June 2009


1. Pembicara dalam Pelatihan Teknik Konstruksi
Hari/Tanggal : Senin-Selasa, 22-23 Juni 2009
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Hotel Swarna Dwipa
Jl. Tasik No. 2 Palembang

2. Pembahasan Rencana Kerja PKPD PU 2009 Sub Bidang Jakons
Hari/Tanggal : Senin, 22 Juni 2009
Waktu : 10.00 s.d 12.00
Tempat : Ruang Rapat BPKSDM Lt. IV
Gedung Bina Marga Blok B1/a

3. Undangan Pembahasan Diseminasi dan Evaluasi Produk Pengaturan
Jakons (UU 18/1999 & PP 28,29 & 30/2000)
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2009
Waktu : 10.00 s.d 12.00
Tempat : Ruang Rapat Lt.4 BPKSDM
Gedung Bina Marga

4. Undangan Pembukaan Pelatihan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli
Manajemen Proyek PUSBIKTEK TA. 2009
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2009
Waktu : 08.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna Lt. 2 Pusbiktek

5. Mengajar PSPU Di Program D4 TPJJ POLBAN
Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2009
Waktu : 13.00 s.d selesai
Tempat : Balai TPJJ

6. Rapat Pembahasan Calon Karyasiswa Penerima Beasiswa
Pusbiktek BPKSDM Dep. PU Tahun 2009
Hari/Tanggal : Jum’at, 26 Juni 2009
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKSDM
Jl. Pattimura No. 20 Jakarta

Memasuki tahun ajaran 2009, Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruki (Pusbiktek) kerjasama dengan Perguruan Tinggi Mitra akan menyelenggarakan Perkuliahan Mata Kuliah Umum Kedinasan (MKUK) program Magister di Kampus Pusbiktek, BPKSDM Dep.PU Bandung.

Jadwal pelaksanaan MKUK:
1. Tanggal 23-25 Juli pelaksanaan SSS;
2. Tanggal 27 Juli – 1 Agustus pelaksanaan MKUK.
Calon karyasiswa yang telah lulus seleksi diwajibkan untuk menulis tugas pendahuluan pelaksanaan MKUK tahun 2009. Untuk memperlancar selama perkuliahan MKUK terpusat di Bandung, calon karyasiswa diharapkan membawa laptop.
Penulisan tugas pendahuluan MKUK, harus mengacu pada Acuan Penyusunan Tugas Pendahuluan MKUK Program Magister, dan format yang telah disediakan.

Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 286/PRT/M/2005, tanggal 15 Juni 2005, dibentuk unit kerja eselon II baru Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi (Pusbiktek) di bawah Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum. Tugas dan fungsi utama Pusbiktek adalah melaksanaan pembinaan kompetensi keahlian konstruksi, pembinaan pendidikan keahlian konstruksi dan pembinaan teknik konstruksi.

Latar belakang pembentukan Pusbiktek tidak dapat dipisahkan dari unit kerja sebelumnya yaitu Pusat Pendidikan Keahlian Teknik di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dep. PU. Hasil pemiliam umum presiden yang pertama pada tahun 2004 menghasilkan Kabinet Indonesia Bersatu dipimpin oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kala. Salah satu kebijakannya adalah penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan. Di lingkungan Dep. PU, dua organisasi Badan yaitu Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) digabung menjadi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM). Unit kerja eselon II yang berada di bawah kedua badan tersebut pun otomatis bergabung. Salah satu hasil penggabungan tersebut adalah menyatukan urusan pendidikan dengan urusan pembinaan tenaga ahli dan teknik konstruksi menjadi satu pusat yaitu Pusbiktek.

Pembinaan Tenaga Ahli Konstruksi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), tenaga konstruksi dikelompokkan menjadi tenaga terampil dan tenaga ahli. Di dalam UUJK diamanatkan setiap tenaga konstruksi yang bekerja harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat keahlian konstruksi. Dalam PP No. 28/ 2000 telah diatur bahwa sertifikasi menjadi wewenang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau lembaga pelatihan yang telah terakreditasi. Sertifikat keahlian dikeluarkan oleh asosiasi profesi terakreditasi yang kemudian diregister oleh LPJK.

Kebutuhan tenaga ahli konstruksi di Indonesia sekitar 350.000 orang. Sekitar 80.000 orang telah memiliki sertfikat tenaga ahli (SKA). Ketimpangan ketersediaan tenaga ahli ini telah menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga ahli tersetifikasi masih sangat kurang, yaitu baru mencapai 22%.
2. Tenaga ahli tersetifikasi masih terkonsentrasi pada ahli muda (70%)

Pada tahun 2006/2007, hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Dep. PU menemukan berbagai penyimpangan dalam penyediaan tenaga ahli konstruksi oleh penyedia jasa, sehingga Dep. PU mengeluarkan daftar negatif penyedia jasa layanan jasa konsultan sejumlah 122 badan usaha. Hasil pembahasan dengan asosiasi perusahaan konsultan menyimpulkan bahwa penyimpangan tersebut didorong oleh:
1. Jumlah tenaga ahli bersertifikat masih sangat kurang
2. Tenaga bersertifikat yang tersedia sebagian besar ahli muda, sedangkan kualifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi harus memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun atau setara dengan ahli madya ke atas.
3. Remunerasi tenaga ahli konstruksi kurang bersaing dengan tenaga ahli di bidang profesi lainnya
4. Pemerintah sebagai pengguna jasa tenaga ahli masih kurang memberikan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli yang tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan tesebut, pada tahun 2007 dan 2008 Dep.PU mengambil kebijakan pembinaan tenaga ahli sebagai berikut:
1. Penyesuaian harga satuan remunerasi tenaga ahli konstruksi sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No. 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan RAB/ HPS Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Dep. PU
2. Penghargaan terhadap hasil pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Dep. PU dan LPJK dalam bentuk penyesuaian dalam penilaian pengalaman kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PU no 43 tahun 2007.
3. Tersedianya alternatif kontrak lump sum jasa konsultan sesuai Peraturan Menteri PU no 43 tahun 2007 yang diharpkan dapat memberikan dampak pada peningkatan daya saing remunerasi tenaga ahli konstruksi.
4. Meningkatkan program pelatihan tenaga ahli konstruksi sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 telah dilatih 2200 orang tenaga ahli, dan pada tahun 2009 telah diprogramkan 1200 orang

Peningkatan program pelatihan yang telah dilaksanakan BPKSDM ternyata masih jauh untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli. Produktifitas sertifikasi tenaga ahli masih sangat rendah, yaitu 1,5% pertahun dari kebutuhan tenaga ahli. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktifitas sertifikasi tenaga ahli secara signifikan tidak hanya mengandalkan peningkatan anggaran program fasilitasi sertifikasi tetapi perlu didukung dengan perbaikan sistem sertifikasi secara keseluruhan. Perbaikan sistem yang perlu dilakukan antara lain:
1. Melengkapi kebutuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
2. Memperbaiki sistem sertifikasi khususnya pada proses sertifikasi untuk menjadi ahli muda
3. Meningkatkan program fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi:
a. Fasilitasi sertifikasi tenaga ahli muda konstruksi
b. Fasilitasi pengembangan profesionalisme tenaga ahli konstruksi berkelanjutan, yang terdiri dari:
• Fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi
• Fasilitasi pengembangan wawasan keilmuan dan teknologi konstruksi

Pembinaan Pendidikan Keahlian Konstruksi

Departemen PU telah menyelenggarakan pendidikan keahlian bidang PU sejak tahun 1952 untuk mengisi tenaga ahli konstruksi pascakolinialisme. Sistem penyelenggaraan pendidikan keahlian berkembang sesuai dengan berkembangnya kapasitas lembaga pendidikan tinggi diIndonesia. Tahun 1952 Departemen PU dan Tenaga Listrik saat itu menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Tahun 1972 penyelenggaraan pendidikan dititipkan sepenuhnya kepada 3 perguruan tingg yaitu ITB, Undip dan ITS. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui pola kemitraan berbasis tailor made.

Sejak tahun 1998, Dep. PU membentuk unit kerja eselon II untuk menggkoordinasikan program pendidikan keahlian bidang PU, dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pemdidikan Nasional.Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui kerja sama kemitraan berbasis tailor made dengan lembaga pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia (saat ini telah bekerja sama dengan 22 perguruan tinggi nasional).
2. Entri peserta pendidikan berasal dari berbagai unit kerja terkait dengan bidang PU di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Proses seleksi dilakukan secara terpusat dengan materi: tes potensi akademik, tes kepribadian, Bahasa Inggris, dan tes substansi program studi, Hanya calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi saja yang dapat mengikuti program pendidikan.
3. Kurikulum program studi dirancang bersama-sama oleh perguruan tinggi penyelenggara program studi, Dep. PU dan pemangku kepentingan di bidang konstruksi.
a. Substnsi kurikulum ditekankan pada keilmuan aplikasi praktis
b. Pengajar adalah gabungan yang berasal dari lingkungan akademisi dan praktisi
c. Proses belajar mengajar dilakukan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa
d. Proses transformasi materi ajar dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berbasis penylesaian masalah (Problem Based Learning)

Setiap tahun Dep. PU mengalokasi bantuan beasiswa pendidikan untuk sekitar 450 orang mencakup program studi D3, D4 dan Magister. Periode 2004-2009, ,program kerja sama kemitraan telah menghasilkan lulusan 2263 orang terdiri dari D3 696 orang , D4 639 orang. dan Magister 928 orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sejak tahun 2003 telah dilaksanakan pendidikan keahlian konstruksi dengan sistem modular yaitu mengintegrasikan pendidikan keahlian dengan pelatihan konstruksi. Sampai saat ini telah meluluskan 315 orang jenjang magister. Ke depan konsep modular akan ditekankan pada pelatihan konstruksi dalam rangka program fasilitasi pelatihan kompetensi berkelanjutan tetapi tetap terintegrasi dengan sistem pendidikan.

Pembinaan Teknik Konstruksi

Teknologi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup suatu bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) berupaya memecahkan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Dengan adanya permasalahan terkini di bidang pekerjaan umum, pembangunan iptek juga berupaya untuk menyediakan alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam berbagai bidang.

Demikian pula dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum yang pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Iptek di bidang konstruksi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam kesuksesan pembangunan infrastruktur tersebut.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan usaha konstruksi di era globalisasi, berbagai hal dan isu-isu strategis di bidang teknik konstruksi juga bermunculan. Hal ini perlu disikapi secara bijaksana oleh Pusbiktek yang memiliki peran dalam pembinaan teknik konstruksi di Indonesia. Beberapa kegiatan pembinaan teknik konstruksi yang telah dilaksanakan oleh Pusbiktek, antara lain adalah Seminar Nasional dan Pelatihan Teknik Konstruksi dengan tema “Teknik Pengembangan Sumberdaya Rawa”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa luas daerah rawa di Indonesia mencapai +33,4 juta hektar, yang sebagian besar berada di Pulau Kalimantan. Dari luas tersebut, yang telah dimanfaatkan masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 11,6% atau seluas 3,9 juta hektar. Potensi wilayah rawa yang masih cukup besar tersebut harus terus digali dan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur PU di daerah rawa yang baik dan tepat guna agar dapat mendukung pembangunan sektor-sektor lain demi optimalisasi pemanfaatan wilayah rawa di Indonesia. Namun demikian, pada kenyataannya jumlah tenaga ahli bidang pengembangan sumberdaya rawa di Indonesia masih relatif minim.

Salah satu tenaga ahli dalam bidang sumberdaya rawa di Indonesia adalah Prof. Ir. Hardjoso (90 thn) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang telah memiliki banyak pengalaman di bidang penelitian maupun pembangunan infrastruktur di daerah rawa Indonesia. Hasil-hasil penelitian maupun pengalamannya sangatlah sayang apabila dibiarkan hilang begitu saja. Oleh karena itu, Pusbiktek BPKSDM Departemen PU pada tanggal 4-9 Agustus 2008 telah berinisiatif melaksanakan seminar nasional sekaligus pelatihan teknik konstruksi dengan tema “Teknik Pengembangan Sumberdaya Rawa” di Banjarmasin.

Seminar tersebut sekaligus merupakan peresmian dan penandatanganan kerjasama antara Pusat Kajian Sistem Sumberdaya Daerah Rawa, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin dengan Pusat Studi Sumberdaya Lahan, UGM Yogyakarta.

Adapun pelatihan yang melibatkan narasumber dari Departemen PU, Departemen Pertanian, UGM Yogyakarta, UNLAM Banjarmasin, serta Politeknik Negeri Pontianak, diikuti oleh peserta yang berasal dari lingkungan Departemen PU, perguruan tinggi maupun dinas/instansi terkait. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga ahli di bidang pengembangan sumberdaya rawa, sehingga pembangunan infrastruktur PU di daerah rawa dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan pembinaan teknik konstruksi lainnya yang tidak kalah menarik adalah Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang user friendly dengan tema “Perancangan Jalan di Atas Tanah Lunak”. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya penyebaran informasi maupun pemanfaatan NSPK dalam pembangunan infrastruktur PU baik di daerah maupun di Pusat. Padahal NSPK merupakan suatu rujukan yang sangat urgen karena merupakan alat pengendali mutu bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pemasyarakatan NSPK nampaknya masih banyak mengalami kendala, terutama masalah dalam hal optimalisasi NSPK yang telah disusun dan dikembangkan oleh Pusat-Pusat Penelitian di Balitbang, Departemen PU, sehingga Bidang Teknik Konstruksi – Pusbiktek berinisiatif menyelenggarakan fasilitasi pengemasan NSPK yang user friendly dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, yaitu dengan membuat jejaring NSPK atau pohon NSPK yang dikemas sesuai tema. Pengambilan tema yaitu Perancangan Jalan di atas Tanah Lunak adalah sangat tepat, mengingat luas daerah tanah lunak atau rawa di Indonesia adalah sebesar 21% dari luas negara. Serta pengintegrasian berbagai NSPK kedalam bentuk jejaring sesuai tema ini adalah sangat tepat mengingat berbagai NSPK yang ada pada saat ini seringkali hanya dilihat secara parsial/ sektoral saja. Padahal dalam pembangunan infrastruktur PU memerlukan berbagai instrumen dan pola pikir yang komprehensif.

Dalam hal publikasi, selain menerbitkan jurnal dan buletin, Bidang Teknik Konstruksi Pusbiktek juga menyusun Buku Konstruksi Indonesia setiap tahunnya. Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari agenda tahunan Konstruksi Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen PU. Berbagai tema yang diangkat dalam buku ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan beragam ide/gagasan, pengembangan teknologi dan inovasi produk konstruksi karya anak bangsa, baik pada masa kini maupun produk dari kearifan budaya bangsa di masa silam.

Tulisan dalam buku tersebut merupakan hasil kompilasi dari para akademisi, peneliti dan praktisi yang mendalami dan meneliti serta mengembangkan produk dan teknologi konstruksi, yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Demikian, beberapa kegiatan Pusbiktek dalam pembinaan teknik konstruksi guna mendukung pembangunan konstruksi dan infrastruktur PU.

Jakarta, 18 Juni 2009

Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi

Ir. Lukman Arifin, M.Si.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Salah satu ciri kurikulum penyelenggaraan pendidikan keahlian yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi (Pusbiktek) Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum (Dep. PU) adalah adanya muatan Mata Kuliah Umum Kedinasan (MKUK). Pada program studi jenjang magister MKUK mulai dilaksanakan sejak tahun 2002 secara terpusat di Kampus Pusbiktek Bandung. MKUK untuk angkatan tahun 2009 akan terbagi menjadi dua bagian. Sesi pertama dilaksanakan secara terpusat di Kampus Pusbiktek Bandung, dan yang kedua dilaksanakan di masing-masing kampus perguruan tinggi mitra pelaksana program studi magister.
Pelaksanaan perkuliahan MKUK di Bandung kurang lebih selama satu minggu. Perkuliahan akan disampaikan oleh para pimpinan Dep. PU, akademisi senior dan pakar ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pekerjaan umum. Substansi utama yang akan disampaikan adalah terkait dengan sistem, kebijakan dan program penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum (IPU). Setiap tahun tema perkuliahan berbeda-beda. Pada tahun 2007 tema perkuliahan terkait dengan landasan hukum penyelenggaraan IPU, sedangkan pada tahun 2008 terkait dengan penyelenggaraan IPU 2010-2014. Tema yang diambil pada MKUK 2009 terkait dengan penyelenggaraan IPU pascakonstruksi.
Pendekatan pembelajaran yang diterapkan di Pusbiktek adalah Pembelajaran Orang Dewasa (POD). Berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik POD diterapkan agar proses belajar mengajar di dalam dan di luar kelas dapat berjalan dengan efisien dan efektif.. Salah satu metode tersebut adalah Problem Based Learning (PBL), yaitu pembelajaran yang bertumpu pada peserta didik yang telah memiliki pengalaman belajar dan pengalaman bekerja.
Mengingat waktu yang sangat terbatas dan lingkup materi MKUK yang padat, PBL akan dimulai sejak karyasiswa ditetapkan sebagai peserta pendidikan tugas belajar di Pusbiktek. PBL pada MKUK 2009 dimulai dengan disampaikannya pedoman ini berupa kerangka acuan penyusunan tugas pendahuluan. Berdasarkan pedoman ini, karyasiswa penerima beasiswa pendidikan keahlian jenjang magister tahun 2009 diminta untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data dan informasi, dan menjelaskan cara-cara mengatasi permasalahan di daerahnya masing-masing terkait dengan tema dan program studi yang diambil. Tugas pendahuluan tersebut akan menjadi dasar untuk menyusun tugas yang akan diberikan selama perkuliahan MKUK.

1.2 Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan
Setelah menyelesaikan tugas pendahuluan ini karyasiswa mampu menjelaskan secara sistematis upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan IPU pascakonstruksi di daerahnya masing-masing ditinjau dari perspektif program studi yang sedang ditempuhnya.

b. Sasaran
1) Keterkaitan tema MKUK 2009 dengan latar belakang pengalaman belajar dan bekerja karyasiswa, dan tugas belajar yang sedang ditempuh.
2) Rumusan masalah penyelenggaraan IPU pasacakonstruksi di daerahnya masing-masing
3) Hasil kompilasi data dan informai terkait dengan rumusan masalah tersebut yang diperoleh dari berbagai sumber belajar
4) Alternatif pemecahan masalah tersebut
5) Rencana tindak lanjut perbaikan tugas pendahuluan menjadi tugas besar MKUK 2009.

1.3 Lingkup
a. Infrastruktur pekerjaan umum
b. Pekerjaan pascakonstruksi
c. Pemecahan masalah terkait dengan kompetensi/ kurikulum program studi
d. Lokus sesuai dengan daerah pekerjaan
e. Metode analisis data dan penyelesaian masalah tidak ditentukan.
f. Rekomendasi tidak diperlukan
g. Laporan tugas pendahuluan sesuai dengan format disampaikan pada saat pendaftaran di Kampus Pusbiktek

II. PENYUSUNAN TUGAS PENDAHULUAN

2.1 Tema
Penyelenggaraan Mata Kuliah Umum Kedinasan tahun 2009 mengambil tema: “Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Pascakonstruksi”

2.2 Topik
Topik untuk tugas pendahuluan ditetapkan sendiri oleh masing-masing peserta MKUK melalui proses berikut.
a Program Studi jenjang magister yang Anda ambil adalah ………
b Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Anda minati terkait dengan tema, program studi dan tugas pendahuluan ini adalah …….
c Berdasarkan pertimbangan butir a. dan b. di atas, rumusan topik terkait dengan tugas pendahuluan ini adalah ………
Contoh Rumusan Topik:
Peningkatan Efisiensi/ Efektifitas Jaringan Jalan Pascakonstruksi dari Perpektif Manajemen Aset
d Jelaskan rumusan topik yang ditetapkan pada butir c. dengan melengkapi isian di bawah ini:
1) Keterkaitan topik dengan tema di atas: ……. (perhatikan yang menjadi tema adalah pekerjaan pascakonstruksi)
2) Keterkaitan topik dengan Program Studi yang diminati: ………..
3) Keterkaitan topik dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum: ……….
4) Keterkaitan topik dengan pekerjaan/ tugas yang sedang Anda hadapi: ……. …

2.3 Informasi Umum
Sesuai dengan rumusan topik yang telah ditetapkan pada butir 2.2. identifikasi, perdalam dan kembangkan informasi umum terkait, antara lain sebagai berikut:
a. Mengapa penyelenggaraan IPU pascakonstruksi di wilayah Anda perlu mendapatkan perhatian lebih besar? (sampaikan data hasil dan rencana jangka panjang pembangunan IPU di wilayah Anda)
b. Kemungkinan apa yang akan terjadi apabila penyelenggaraan IPU pascakonstruksi di wilayah Anda terabaikan? Dan apa dampaknya terhadap perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di wilayah Anda? Apabila ada, berikan contoh dampak yang telah terjadi?
c. Hal-hal apa yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan IPU pascakonstruksi telah/ belum menjadi perhatian di daerah Anda? (Misalnya ditinjau dari sisi kebijakan umum, alokasi program, pemberdayaan dalam pelaksanaan, fokus pengawasan, dan peningkatan kapasitas para pelaksana)
d. Mengapa penyelenggaraan IPU pascakonstruksi telah/ belum menjadi perhatian di daerah Anda?
2.4 Identifikasi Permasalahan
Sesuai dengan topik yang telah Anda tetapkan pada butir 2.2, Anda diminta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan di daerah Anda terkait dengan bidang infrastruktur yang Anda minati (lihat butir 2.2.b), kegiatan pascakonstruksi (sesuai tema) dan program studi yang Anda minati. Tabel di bawah ini dapat digunakan untuk mengembangkan tinjauan permasalahan.
Aspek Tinjaun (Permasalahan)
1. Landasan Hukum ………………
2. Kebijakan Daerah / Pimpinan ………………
3. Porsi Alokasi Program / Anggaran Pembangunan …………….
4. Salah satu Komponen dari Siklus Proyek 1) ………………
5. Kondisi bidang IPU yang ditinjau ………………
6. Dampak dari pengabaian pascakon ………………
7. Kelembagaan ………………
8. Sumber Daya Manusia ………………
9. Pembiayaan ………………
10. Peran Serta Sektor Privat ………………
Keterangan: 1) Siklus Proyek: Identifikasi Kebutuhan, Perencanaan, Program, Pembiayaan, Survey, Investigasi, Perancangan, Penyediaan Lahan, Pelaksanaan, Operasi, Pemeliharaan, dan kembali kepada Identifikasi kebutuhan untuk Rehabilitasi/ Peningkatan/ Rekonstruksi/ Pembongkaran dan selanjutnya.

2.5 Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pada butir 2.4, Anda diminta untuk merumuskan masalah yang akan Anda upayakan untuk diselesaikan, dengan langkah sebagai berikut:
a. Urutkan permasalahan pada butir 2.4 berdasarkan tingkat kepentingan
b. Khusus untuk tugas pendahuluan ini, abaikan permasalahan yang terkait dengan keterbatasan/ kelemahan aspek sumber daya manusia dan pembiayaan.
c. Pilih permasalahan yang menarik minat Anda untuk diselesaikan. Berikan penjelasan mengapa Anda memilih permasalahan tersebut.
d. Rumuskan masalah dari permasalahan yang Anda pilih tersebut dengan memperhatikan relevansi dengan tema dan topik di atas.

2.6 Rumusan Judul
Format Judul:
Peningkatan (Kualitas 1)) (Jenis Pekerjaan 2)) (Pascakonstruksi 3)) (Objek Infrastruktur 4)) di (Lokus Pembahasan 5))

Keterangan Judul:
1) Pilih kualitas proses yang akan Anda perbaiki: Efisiensi atau Efektifitas
2) Sekuen judul ini bersifat opsional, jika diperlukan Anda dapat memilih jenis pekerjaannya: Perencanaan, Pelaksanaan, atau Pengawasan
3) Pilih jenis pekerjaan pascakonstruksi: Operasi, Pemeliharaan, Rehabilitasi, Rekonstruksi, atau Demolisi.
4) Pilih bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum yang menjadi objek pembahasan: Tata Ruang, Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, atau Konstruksi. Anda bisa memilih salah satu unsur dari masing-masing IPU tersebut misalnya: Kawasan Industri, Waduk A, Ruas Jalan A, Jembatan A, Tempat Pengolahan Sampah Akhir, Suatu Metode Konstruksi dan sebagainya.
5) Sebutkan lokus pembahasan dimana permasalahan itu terjadi

Contoh Judul:
“Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung” atau
“Peningkatan Efektifitas Pemeliharaan Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Bandung”
Pada judul pertama yang menjadi fokus permasalahan adalah efektifitas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, sedangkan pada judul kedua yang menjadi fokus permasalahan adalah efktifitas pekerjaan pemeliharaan yang disebabkan oleh perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang kurang baik.

2.7 Kompilasi Data
Kumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan judul di atas. Tabel di bawah ini dapat dijadikan salah satu alat untuk membantu kompilasi data.
1. Hukum
• Landasan hukum (undang-undang dan peraturan daerah serta peraturan turunannya) terkait dengan judul / permasalahan yang dibahas, misalnya :
o Pengaturan tata ruang
o Pengaturan penyelenggaraan infrastruktur
o Pengaturan penyediaan Standar Pelayanan Minimal IPU
o Pengaturan proses pengadaan
o Pengaturan organisasi dan tata laksana (pembagian tugas dan wewenang)
2. Kebijakan
• Pembinaan konstruksi
• Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang infrastruktur
• Pernyataan visi / tujuan terkait dengan judul / permasalahan yang ditinjau
• Program jangka panjang dan menengah, master plan
• Pembiayaan konstruksi
• Pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pacsakonstruksi
• Dokumen pernyataan kinerja dan komitmen pencapaian kinerja
• Program dan anggaran tahunan
• Motto dan nilai-nilai yang akan dikembangkan
3. Sistem Penyelenggaraan Konstruksi
Ketersediaan dan penggunaan sistem terkait dengan penanganan infrastruktur pascakonstruksi :
• Sistem Perencanaan Progran dan Anggaran Konstruksi
• Sistem Manajemen Pemeliharaan Konstruksi
• Sistem Audit Konstruksi
• Sistem Penilaian Sisa Konstruksi
• Sistem Informasi konstruksi
4. Manajemen Konstruksi
• Perencanaan / Pelaksanaan / Pengawasan penanganann pascakonstruksi
• Metode / Teknologi / Peralatan untuk mendukung penanganan pascakonstruksi
5. Kondisi Infrastruktur
• Besaran infrastruktur terbangun
• Kondisi / tingkat pelayanan infrastruktur
6. Informasi Publik
Berita media massa terkait dengan :
• Kurangnya kepedulian terhadap penanganan IPU pascakonstruksi
• Kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan
• Keselamatan dan keamanan konstruksi
• Dampak penyelenggaraan konstruksi
• Hambatan pada kegiatan nonkonstruksi akibat kinerja konstruksi tidak memadai
7. Informasi Oakar Akademisi dan Praktisi
Sumber data dan informasi terkait dengan permasalahan / judul yang dibahas :
• Laporan hasil kajian konsultan
• Laporan pelaksanaan proyek
• Laporan kinerja institusi
• Proceeding hasil seminar dan lokakarya
• Situs internet terkait
• Pernyataan / pendapat para pejabat dan pakar baik lisan maupun tulisan
2.8 Kondisi Saat Ini
Berdasarkan hasil kompilasi data pada butir 2.7, Anda diminta untuk menguraikan kondisi saat ini terkait dengan permasalahan/ judul yang dibahas.

2.9 Kondisi yang Diharapkan
Berdasarkan Hukum, Kebijakan dan Referensi dari pakar akademisi dan praktisi, Anda diminta untuk menguraikan kondisi yang diharapkan yang merupakan tujuan dari penyelesaian masalah sesuai dengan permasalahan/ judul yang dibahas.

2.10 Pembahasan Penyelesaian Masalah
Dengan membandingkan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan Anda diminta untuk:
a. Menguraiakan masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan permasalahan/ judul yang dibahas
b. Mengidentifikasi penyebab masalah
c. Menjelaskan mengapa terjadi penyebab masalah
d. Menguraikan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai penyebab masalah tersebut
e. Merumuskan alternatif pemecahan masalah

2.11 Kesimpulan
a. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang telah dirumuskan pada butir 2.5
b. Sampaikan alternatif pemecahan masalah

III. JADWAL PELAKSANAAN
a. Pengumuman Hasil Seleksi
b. Penyampaian Kerangka Acuan Tugas Pendahuluan
c. Penyelesaian Tugas Pendahuluan
d. Pendaftaran Karyasiswa
e. Pelaksanaan Student Support Services (SSS)
f. Penyerahan Tugas Pendahuluan
g. Pelaksanaan MKUK 2009
h. Presentasi Tugas Pendahuluan pada Kelompok
i. Integrasi Tugas Pendahuluan menjadi Tugas MKUK
j. Penyusunan Tugas MKUK
k. Seminar Tugas MKUK

IV. PENILAIAN

4.1 Nilai MKUK Terpusat
a. Nilai Tugas Pendahuluan
b. Nilai Panelis
c. Nilai Laporan Kunjungan Lapangan
d. Nilai Tugas Kelompok
e. Nilai Ujian Komprehensif

4.2 Nilai MKUK pada masing-masing Program Studi
a. Nilai Tugas Kelompok
b. Nilai Seminar

V. SUMBER BELAJAR
a. Materi perkuliahan dari Pimpinan Departemen Pekerjaan Umum
b. Materi perkuliahan dari Para Pengajar Akademisi dan Praktisi
c. Situs Departemen PU:
d. Situs BPKSDM:
e. Situs Pusbiktek:
f. Pedoman dan berbagai informasi lainnya yang dikeluarkan oleh penyelenggara MKUK 2009

VI. PENUTUP
Acuan ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan tugas pendahuluan.

Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi

Ir. Lukman Arifin, M.Si.
NIP 110021934

FORM PENYUSUNAN TUGAS PENDAHULUAN
MATA KULIAH UMUM KEDINASAN PROGRAM MAGISTER ANGKATAN 2009
KERJASAMA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DENGAN PERGURUAN TINGGI MITRA

Petunjuk:
a. Untuk mengisi formulir ini anda harus membaca kerangka acuan penyusunan tugas pendahuluan program magister tahun 2009.
b. Anda harus mengisi dan menguraikan semua poin-poin dibawah ini sebagaimana penjelasan dalam kerangka acuan, dan sesuai dengan yang anda pahami .
c. Tema MKUK: “Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Pascakonstruksi”

1. Topik
a. Program Studi jenjang magister yang saya ambil adalah ……………………

b. Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum yang saya minati terkait dengan tema, program studi dan tugas pendahuluan ini adalah ……. ………….

c. Berdasarkan pertimbangan butir a. dan b. di atas, rumusan topik terkait dengan tugas pendahuluan ini adalah ………

d. Penjelasan rumusan topik yang ditetapkan pada butir c. dengan melengkapi isian di bawah ini:
1) Keterkaitan topik dengan tema di atas: …………………………
2) Keterkaitan topik dengan Program Studi yang diminati: ………..
3) Keterkaitan topik dengan Infrastruktur Pekerjaan Umum: ……….
4) Keterkaitan topik dengan pekerjaan/ tugas yang sedang Anda hadapi: ……. …

2. Informasi Umum
Sesuai dengan rumusan topik yang telah ditetapkan, tindaklanjuti dengan identifikasi, kemudian perdalam dan kembangkan informasi umum terkait, antara lain sebagai berikut:
a. Mengapa penyelenggaraan IPU pascakonstruksi di wilayah Anda perlu mendapatkan perhatian lebih besar? (sampaikan data hasil dan rencana jangka panjang pembangunan IPU di wilayah Anda) …………………..

b. Kemungkinan apa yang akan terjadi apabila penyelenggaraan IPU pasca konstruksi di wilayah Anda terabaikan? Dan apa dampaknya terhadap perkembangan wilayah, pertumbuhan ekonomi dan pencapaian kesejahteraan masyarakat di wilayah Anda? Apabila ada, berikan contoh dampak yang telah terjadi? …………………

c. Hal-hal apa yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan IPU pascakonstruksi telah/ belum menjadi perhatian di daerah Anda? (Misalnya ditinjau dari sisi kebijakan umum, alokasi program, pemberdayaan dalam pelaksanaan, fokus pengawasan, dan peningkatan kapasitas para pelaksana)………..

d. Mengapa penyelenggaraan IPU pascakonstruksi telah/ belum menjadi perhatian di daerah Anda?………………………………

3. Identifikasi Permasalahan
Sesuai dengan topik yang telah Anda tetapkan, Anda diminta untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan di daerah Anda terkait dengan bidang infrastruktur yang Anda minati, kegiatan pasca konstruksi (sesuai tema) dan program studi yang Anda minati. Tabel di bawah ini dapat digunakan untuk mengembangkan tinjauan permasalahan.
Aspek Tinjaun (Permasalahan)
1. Landasan Hukum ………………
2. Kebijakan Daerah / Pimpinan ………………
3. Porsi Alokasi Program / Anggaran Pembangunan …………….
4. Salah satu Komponen dari Siklus Proyek 1) ………………
5. Kondisi bidang IPU yang ditinjau ………………
6. Dampak dari pengabaian pascakon ………………
7. Kelembagaan ………………
8. Sumber Daya Manusia ………………
9. Pembiayaan ………………
10. Peran Serta Sektor Privat ………………
4. Rumusan Masalah
5. Rumusan Judul
6. Kompilasi Data
7. Kondisi Saat Ini
8. Kondisi yang Diharapkan
9. Pembahasan Penyelesaian Masalah
10. Kesimpulan

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juni 2009
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang P2PU Balai PKTK SDA
Perihal : Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan SKKNI

Hadir dalam Rapat :
1. Ir. Seti Wasito, Sp.1
2. Hendro Widodo, ST, MT
3. Herry Kurniawan, ST
4. Konsultan MBT

LATAR BELAKANG
Rapat dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut pekerjaan Fasilitasi SKKNI Keahlian Konstruksi setelah Laporan Pendahuluan.

AGENDA
1. Membahas Laporan Pendahuluan (ada koreksi-koreksi redaksi dan substansi serta koreksi schedule pelaksanaan pekerjaan)
2. Membahas Narasumber dari Asosiasi untuk kegiatan Pra Konvensi, Konvensi dan Draft I, masing-masing usulan untuk jabatan kerja dan bidangnya yang belum ada dan perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:
 Ahli Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Pantai ( Ir. Samsudin – PUSAIR )
 Ahli Pemeriksa Jembatan ( Ir. Lany – BM )
Untuk konvensi
 Ahli Perencanaan Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik
 Ahli Pemeliharaan Jembatan
Untuk Draft I
 Ahli Jaminan Kualitas Jalan
 Usulan dari HATHI Ahli Drainase telah di Para konvensikan oleh Dirjen Cipta Karya, sehingga ada usulan untuk Ahli Muda Drainase Lahan (masih menunggu konfirmasi dari HATHI)
 Ahli Muda Perencana Jalan Kereta Api (usulan AFKA) (4 Narasumber yang diusulkan tetapi sesuai dengan MM hanya 2 Narasumber)
 Ahli muda Perncana Konstruksi Beton Pracetak Bangunan Gedung ( usulan dari IAPPI )
3. Membahas Schedule, sebagai tindak lanjut setelah Laporan Pendahuluan Selesai, jadwal mendesak yang harus segera dilakukan adalah :
Antara tanggal 15 – 20 Juni Pertemuan dengan Narasumber (tempat disesuaikan apabila banyak yang dari Jakarta maka tempat penyelenggaraan di Jakarta)

KESIMPULAN
1. Konsultan agar segara memastikan narasumber – narasumber yang akan terlibat di Pra Konvensi dan Konvensi, sehingga Konsultan harus pro aktif untuk melakukan pendekatan dan kepastian kesediaannya.
2. Tempat penyelenggaraan untuk rapat dengan narasumber sebagai persiapan prakonvensi dan konvensi ditentukan oleh Konsultan diantara tgl 15-20 Juni 2009, apabila banyak yang berasal dari Jakarta maka tempat penyelanggaraan di Jakarta, dengan mengundang PUSBIKTEK
3. Untuk Kegiatan penyusunan Draft I Konsultan harus lebih pro aktif untuk menulis materi-materinya,

Bandung, Juni 2009

Yang Membuat Laporan,

Hendro Widodo, ST, MT

Hery Kurniawan, ST

Menyambung “tantangan” pak Dadan. Data terakhir th 2008 (Depanakertrans), nakerjakon kita jumlahnya 5,252 jt, ini berarti ada sekitar 500rb tenaga ahli dan 1,5 jt tenaga terampil yg semuanya harus bersertifikat.
Data LPJK terakhir menunjukkan bahwa TA ahli bersertifikat baru sekitar 80rb dan tenaga terampil bersertifikat hanya sekitar 250rb. Melihat kenyataan ini, menurut saya (IMHO) Pemerintah harus secara terbuka mengambil alih proses sertifikasi dengan segala konsekwensinya seperti kasus sertifikasi guru/dosen dengan target misalnya 50%. Setelah itu baru diserahkan ke masy jakon.
Demikian pula dari sisi pembinaan dan pengemb jakon di daerah (prov/kab/kota). Setahu saya baru Jabar yg punya Perda binjakon, dan baru sekitar 50% kab/kota yg punya perda IUJK. Untuk itu kita harus PD utk menggulirkan dekon/bintek/bantek agar seluruh pemda punya perda.
Semuanya perlu pentahapan (road map) dan sumber daya yg memadai. Insya Alloh kalau kita sungguh2, pimpinan pemerintah pasti akan membantu… Tidak ada yg tidak mungkin, tapi tidak mudah memang….

Untuk 2010-2014, saat ini sedang dibahas konsep matriks Renstra kita. Intinya sebagai berikut, mohon masukannya.
Sasaran Nasional: Meningkatnya kontribusi sektor konstruksi tehadap PDB: outcome PDB 8%.
Sasaran Departemen: Meningkatnya Indeks Konstruksi Nasional dan pemerataan Indeks Konstruksi masing-masing provinsi: OC Indeks Konstruksi Nasional 60% dari nilai tertinggi.
Sasaran Eselon I: Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah.Nilai kinerja rata-rata pemda provinsi subbid pembinaan jasa konstruksi 60 poin (dari 100).
Sub sasaran Eselon I:
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, SDM, dan kebijakan pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah. dg OC: 1) Persentase tingkat kepuasan pelanggan Sekretariat atas penyelenggaraan pelayanan administrasi pembinaan jasa konstruksi. 80 % responde. 2) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terbina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (33 prov dan 330 kab/kota).
2. Terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jasa konstruksi; OC: 3) Persentase peningkatan efektifitas pelaksanaan perundang-undangan bidang jasa konstruksi melalui diseminasi/ sosialisasi, revisi/ penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
80 % responden dan 5 NSPK……to be continued….

3. Struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi; OC: 4) Persentase peningkatan pertumbuhan investasi dan pembiayaan konstruksi, 10 % tiap tahun.; 5) Persentase peningkatan penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional, 60 %
4. Menurunnya sengketa dan kasus hukum bidang jasa konstruksi; OC: 6) Persentase peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat atas pengadaan jasa konstruksi, 80 % responden.
5. Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; OC: 7) Persentase pengurangan keluhan dan tuntutan masyarakat pemakai dan pemanfaat produk konstruksi,10 % tiap tahun; 8) Persentase pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan, 10 % tiap tahun; 9) Jumlah inovasi dan penerapan teknologi konstruksi karya anak bangsa. 25 teknologi; 10) Jumlah standardisasi konstruksi yang menjadi NSPK, 20 NSPK; 11) Jumlah implementasi/ kerjasama industrialisasi iptek konstruksi, 10 item.
6. Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/pengguna dan masyarakat jasa konstruksi. OC: 12) Jumlah SDM konstruksi berkompetensi internasional, 1.000 org; 13) Jumlah SDM konstruksi terampil bersertifikat, 25.000 org; 14) Jumlah SDM ahli konstruksi bersertifikat, 5.000 org; 15) Jumlah provinsi yang memiliki kapasitas penyelenggaraan diklat dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, 5 prov; dan 16) Jumlah alumni karya siswa kerjasama pendidikan tinggi konstruksi, 1.500 org.

1. Undangan Lokakarya I (Draft Final) Penyusunan Buku Pedoman
Group Work
Hari/Tanggal : Senin, 08 Juni 2009
Waktu : 09.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Balai PKTK SDA

2. Rapat koordinasi kegiatan Fasilitasi Penyusunan SKKNI Keahlian Konstruksi dengan Konsultan MBT
Hari/Tanggal : Senin, 08 Juni 2009
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Alumni P2PU PKTK SDA

Next Page »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.