May 2009


1. Undangan Rapat Koordinasi Pekerjaan Jasa konstruksi Penyusunan
Modul Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
Hari/Tanggal : 26 Mei 2009
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat / Kelas Balai KPDMJJ

2. Review Kisi-Kisi Instrumen; Pelatihan dan Proses Pembuatan
Instrumen
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2009
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Tata Usaha Pusbiktek

3. Konstruksi Indonesia 2009
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2009
Waktu : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat BPKSDM Lt. IV

4. Rapat Koordinasi Pembahasan Reformasi Birokrasi di LIngkungan
BPKSDM
Hari/Tanggal : 28 Mei 2009
Waktu : 09.00 – 17.00
Tempat : Ruang Rapat Camar Hotel Ambara
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1
Kebayoran Baru

Advertisements

A. Sekretariat BPKSDM
1. Sosialisasi dan Diseminasi Terpadu Produk-Produk Pengaturan Jasa Konstruksi
2. Sosialisasi Naskah Akademik Revisi UU No. 18/1999
3. Penyusunan Guideline ”Doing Construction Business” di Negara-Negara Timur Tengah ”Libya, Aljazair, Kuwait”
4. Pelatihan Project Cycle (Perencanaan, Appraisal dan Manajemen Proyek Infrstruktur) Regular dan Advance
5. Fasilitasi Liberalisasi Perdagangan Jasa Konstruksi
6. Diseminasi Produk-Produk Pengaturan Jasa Konstruksi Di Lingk BUMN/BUMD/SWATA (Pengguna Jasa) dan Di Lingk Instansi Pusat
7. Apresiasi Good Corporate Governance Bagi Para Penyedia Jasa Bidang Konstruksi
8. Penilai Kinerja Pemerinatah Daerah Bidang Jasa Konstruksi
9. fasilitasi Penyelenggaraan ASEAN MRA On Engineering dan ASEAN MRA On Architecture
10. Fasilitasi Advokasi Jasa Konstruksi
11. Penyelenggaraan Publikasi, Pameran, Penyusunan Buku dan Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia 2009
12. Studi Kebijakan
B. Pusat Pembinaan Usaha Konstruksi BPKSDM
SWAKELOLA
1. Tata Laksana Usaha Konstruksi
2. Fasilitasi Indonesia Monitoring Committe (IMC) Dalam Rangka Pelaksanaan ASEAN MRA On Engineering / Architect
3. Koordinasi Dan Pemberdayaan Pembina Jasa Konstruksi
4. Bantek Langsung Dalam Rangka Pemberdayaan PJBU Jasa Konstruksi
5. Penyelenggaraan FKJN dan Bantek FJKD
6. Pengembangan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
7. Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
KONTRAKTUAL
1. Kajian Penerapan Norma-Norma LPJK Nasional di Daerah
2. Kajian Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Pekerjaan Konstruksi
3. Penyusunan Sistem dan Hubungan Kerja Kelembagaan Pembina Jasa Konstruksi
4. Penyusunan Standar Kompetensi Strata Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
C. Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi BPKSDM
SWAKELOLA
1. Penyusunan Sistem Database Produk Kegiatan Pusat Pembinaan Penyelenggaran Konstruksi
2. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keselmaatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3K)
3. Penyusunan Konsep Produk NSPM Penyelenggaraan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Revisi KEPMEN No 349 Tahun 2004 dan No 181 Tahun 2005)
4. Penyusunan Petunjuk Konsep Pelaksanaan (JUKLAK) Penilaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Dalam Dokumen Penawaran
5. Penghargaan Karya Konstruksi Dalam Rangka Konstruksi Indonesian 2009
6. Sosialisasi Konsep Produk NSPM Penyelengaraan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Konsep Standar Dokumen Pelelangan Jasa Konstruksi Untuk Kontrak Design and Build Konsep Standar Dokumen Pelelangan Jasa Pelaksanaan Konstruksi Untuk Kontrak Berbasis Kinerja)
7. Pelatihan Hukum Kontrak Konstruksi
8. Sosialisasi Produk NSPM Pengadaan Barang/Jasa (Dokumen Pengadaan Barang;Tata Cara Pemilihan Langsung/Penunjukan Langsung;Standar Biaya Ke-PU-an)
KONTRAKTUAL
9. Kajian Pengawasan K3 dan Penaganan Terjadinya Kecelakaan Pada Pelaksanaan
10. Kajian dan Penyusunan Konsep Tata Cara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga Dalam Proses Pengadaan Barang / Jasa
11. Penyusunan Konsep Pedoman Pemeriksaan Peralatan Pada Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
12. Penyusunan Konsep Pedoman Sistem Manajemen Terintegrasi (Mutu,K3 Konstruksi dan Lingkungan) Bidang Pu
SWAKELOLA
1. Bimbingan Teknis Pengadaan Jasa Konstruksi Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa
2. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa
3. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Bagi Pengguna dan Penyedia Jasa
4. TOT Pengadaan Jasa Konstruksi Bagi Pembina Jasa Konstruksi
5. TOT Sistem Manajemen K3 Konstruksi Bagi Pembina Jasa Konstruksi
6. Tata Laksana Balai Kajian Penyelenggaraan Konstruksi
D. Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi BPKSDM
Bidang Tata Usaha Pusbiktek
1. Penyelenggaran/Pengembangan Pendidikan SDM
2. Monev Terpadu 2009
3. Penyusunan Tatalaksana Pengelolaan BMN
4. Pengembangan Kapasitas SDM Internal BPKSDM
Bidang Teknik Konstruksi
1. Pelatihan Teknik Konstruksi
2. Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia
3. Penyusunan Jurnal dan Buletin Pusbiktek
4. Sosialisasi Teknik Konstruksi
5. Pembahasan/Seminar/Workshop Isu Strategi 2009
Bidang Keahlian Konstruksi
1. Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Keahlian Konstruksi Program Diploma dan Magister
2. Penyelenggaraan Sosialisasi Program Pendidikan
3. Penyelenggaraan Seleksi Peserta Didik
4. Penyelenggaraan Student Support Service (SSS) dan Carrier Planning Development
5. Fasilitasi Pendidikan Keahlian Konstruksi On Demand Penyelenggaraan Perwalian
Bidang Kurikulum dan Keahlian Konstruksi
1. Pelatihan Tenaga Keahlian Konstruksi
2. Pelatihan Teknik Pembelajaran Pengajar PTN Mitra
3. Penyelenggaraan MKUK
4. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Keahlian dan Teknik Konstruksi
5. Pengembangan Kurikulum Program Magister Rehabilitasi
6. Penyusunan SKKNI Keahlian Konstruksi
7. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
E. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi BPKSDM
Balai Pelatihan Konstruksi
1. Pelatihan Tukang Pemula di Jakarta
2. Pelatihan PL Gedung di Jakarta dan SUMBAR
3. Pelatihan PL Jalan di Jawa Barat dan NAD
4. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tk. Tukang Bid. Konstruksi di Lampung, DKI Jakarta, Jambi, Tebing, Cirebon, Prabumulih, SIAK, NAD, Belitung dan Bengkulu
5. Bimbingan Teknik Bid. Konstruksi di Jakarta
6. MTU Uji Keterampilan dan Sertifikasi TK. Tukang Bid. Konstruksi di Jakarta
7. Sosialisasi Bidang Tenaga Jasa Konstruksi di Bengkulu
8. Sosialisasi Bidang Tenaga Jasa Konstruksi di Pangkalan Pinang
9. Pelatihan Konstruksi (K.S.O)
10. Bimbingan Teknis (K.S.O)
11. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (K.S.O)
Balai Pelatihan Peralatan
1. Pelatihan Operator Alat Berat di Jakarta, Batam, Banten dan Sorong
2. Uji Keterampilan Operator Alat Berat di Jawa Timur
3. Uji Keterampilan / Sertifikasi Gondola di Jakarta
4. Pelatihan Operator Tower Crane di Jakarta
5. Sosialisasi Peralatan Konstruksi di Medan dan Menado
6. Uji Keterampilan / Sertifikasi Operator Alat Berat di Palembang, Jawa Barat, Padang dan Babel
7. Bintek Alat-Alat Berat di Jakarta
8. TOT Alat Berat di Jakarta
Balai Pelatihan Konstruksi Yogyakarta
1. Pelatihan Mandor Konstruksi Tahan Gempa di Purwerejo, JATENG
2. Pelatihan Steel Erection Of Bridge di Surabaya, JATIM
3. Pelatihan Pelaksana Lap. Pek. Bg. Gedung di Balikpapan, KALTIM, Mataram, NTB
4. Pelatihan Mandor Perkerasan Jalan di Semarang, JATENG
5. Bimbingan Teknis Keterampilan Konstruksi di Purwokerto
6. Pembekalan dan Uji Kompetensi PL Pek. Gedung di Banjarmasin, KALTENG, Samarinda, KALTIM, Ponorogo, JATIM, Cilacap, JATENG, Magetan, JATIM, Magelang, JATENG
7. Uji Tukang Menggunakan MTU di Wonosobo, JATENG
8. Sosialisasi Keterampilan Konstruksi Bagi Pengguna Jasa di Surabaya, JATIM
9. Pelatihan Konstruksi (K.S.O)
10. Bimbingan Teknis (K.S.O)
11. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (K.S.O)
Balai Pelatihan Konstruksi Jaya Pura
1. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keterampilan di Kota Jayapura, Palopo dan Mobago
2. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keterampilan di Kab Sinjai, Bone, Sengkang, Sidrap, Kaimana, Kolaka, Bone Bolongo, Manggarai dan Marauke
3. Pelatihan Pelaksanaan Gedung di Kab Biak Numfor
4. Pelatihan Pelaksanaan Pekerjaan Jalan di Kendari dan Palu
5. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keterampilan di Prop Sulteng, Sulut dan Maluku
6. Uji Kompetensi dan Sertifikasi Keterampilan di Ternate
7. Pembangunan Workshop Jayapura
8. Pengawasan Pembangunan Workshop Jayapura
9. Pelatihan Konstruksi (K.S.O)
10. Bimbingan Teknis (K.S.O)
11. Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (K.S.O)
1. Penyusunan Masterplan Training Tenaga Kerja Konstruksi
2. Penyusunan Modul, Kurikulum untuk 5 Jabker
3. Studi 3 Jabker & Penyusunan SKKNI Bid PLP
4. Studi 3 Jakber & Penyusunan SKKNI Bid Air Bersih
5. Studi 3 Jakber & Penyusunan SKKNI Bid Mekanikal
6. Studi 3 Jakber & Penyusunan SKKNI Bid Mekanikal
7. Penyusunan Modul, Kurikulum, Jabatan Kerja Bidang Manajemen Air Minum, Operator SPAM, Commisioning IP
8. Penyusunan Kebutuhan Akan Pelatihan
9. Pelatihan Assesor
10. Pembangunan Workshop Aceh
11. Opertaor Pemula Tower Crane
12. Operator Pemula Alat Berat (Untuk Loader, Excavator, Buldozer & Motor Grader)
13. Kebutuhan Tenaga Kerja Tukang Konstruksi untuk kontrak kerja di Timur Tengah (Plumber, Joiner, Plesteran, Tk.Pembesian, Tiller)
14. Quality Enjineer
15. Welder
16. Tukang Konstruksi (Plesteran, Tiller, Plumber, Break Layer, Conerese Rein Freement, Masonry)
17. Tukang Konstruksi (Plesteran, Tiller, Plumber, Break Layer, Conerese Rein Freement, Masonry)
Balai Pelatihan Jasa Konstruksi
1. Pelatihan Ahli Perencana Teknik Irigasi di Madiun
2. Pelatihan Ahli Pengawasan Pekerjaan Jembatan di Manado
3. Pelatihan Ahli Teknik Supervisi Pekerjaan Jalan di Balikpapan
4. Pelatihan general Superintendent Bangunan Gedung di Surabaya
5. Pelatihan Manajer Kontraktor Kecil dan Menengah di Karimun
6. Pelatihan Manajer Kontraktor Kecil dan Menengah di Curup
7. Pelatihan Manajemen Of Training di Padang
8. Pelatihan Manajemen Of Training di Pontianak
9. Pelatihan Estimator Biaya Jalan di Probolinggo
10. Pelatihan Assesor di Makasar
11. Pelatihan Training Of Trainers di Manokwari
12. Pelatihan Training Of Trainers di Cirebon
13. Pembekalan yang diakhiri dengan Uji kompetensi (Program PNBP)
14. Pelaksanaan K.S.O dengan Instansi terkait/ Pemda
15. Uji Kompetensi (SKTK) Tenaga Kerja Tukang Konstruksi PT. Wijaya Karya yang dipekerjakan di Al-Jazair
16. Uji Kompetensi (SKTK) Tenaga Kerja konstruksi dari Perusahaan Kontraktor Anggota AKA

PEMBUKAAN
• Pengisian Lakip 2009
• Penyusunan program Pusbiktek 2010
• Substansi Lakip tahun 2008 tampaknya terlalu detail
• Bagaimana penyusunan Lakip yang praktis dalam pelaksanaannya tetapi tetap mengacu pada aturan.
• Penyusunan program sesuai dengan kaidah yang ada, dengan prioritas:
o On going program: pendidikan
o Antisipasi tupoksi ke depan: teknik konstruksi dan pelatihan

ARAHAN PROGRAM DARI BPKSDM:
• Kegiatan yang diamanatkan UU
• Idealnya program sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih, renstra Departemen dan renstra Eseleon I
• Program BPKSDM: Rp. 210,947821 m
o Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik: Rp. 55 m
o Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur: Rp. 51,237 m
o Program Kualitas Pelayanan Publik: Rp. 62,332 m
o Program Pendidikan Tinggi: Rp. 42,377 m
• Eselon I mengelola 1 program
• Eselon II mengelola satu atau lebih kegiatan yang spesifik (berbeda dengan eselon II lainnya)
• Pusbiktek: mengelola kegiatan teknik dan standar konstruksi
• Program yang saat ini disusun diharapkan kompatibel dengan restrukturisasi program 2011
• Keterlambatan penysusunan SAPSK
o Ketidaksiapan dokumen pendukung
o Keterlambatan persetujuan dari komisi terkait
o Tidak patuh terhadap standar biaya umum (SBU) dan khusus (SBH)
o Apabila belum lengkap, SAPSK tetap diterbitkan dengan pendanaan diblokir
• Acuan Perumusan Program2010:
o Acuan Perumusan Sasaran Strategis
o Acuan Perumusan Program
o Acuan Perumusan Outcome Program
o Acuan Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program
o Acuan Perumusan Kegiatan
o Acuan Perumusan Output Kegiatan
o Acuan Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan
• Langkah Awal Penerapan KPJM 2010-2012
o Kebijakan 2010 direview
o Atas hasil review dihitung kebutuhan anggaran
o Penetapan baseline
o Kebutuhan selanjutnya disesuaikan dengan baseline

Diskusi:
• Perencanaan 2010 perlu mempertimbangkan 2011-2012
• Penyusunan program berdasarkan anggaran yang tersedia atau target yang akan dicapai
• Sasaran program (kuantitas) 2010-2014: pendidikan dan pelatihan
• BPKSDM sudah diminta untuk memilih satu program dari kempat program yang tersedia. Hal ini tidak mungkin, tetapi kebutuhannya adalah program baru yaitu Pembinaan Konstruksi
• Pusbiktek perlu merumuskan program 5 tahun ke depan untuk teknik konstruksi yang akan menjadi core business Pusbiktek.
• Dirumuskan program 5 tahun ke depan untuk perkembangan konstruksi secara keseluruhan
• Dapat dikembangkan kontrak individual untuk mengisi kekosongan SDM sesuai dengan Keppres 80/ 2003
• Bag TU sebagai koordinator program di Pusbiktek
• Pusbiktek sebaiknya mengembangkan programpelayanan publik
• Pagu diharapkan meningkat agar tidak terkurangi inflasi
• Anggaran berbasis kinerja bukan berbasis pagu
• Perlu dirumuskan program yang wajib diadakan
• Pengembangan program seutuhnya untuk melaksanakan tupoksi dan disusun berdasarkan prioritas
• Cakupan program pembinaan konstruksi yang dapat dilakukan Pusbiktek?
• Tugas BPKSDM sebagian besar di luar, karena konstruksi berlaku di seluruh departemen
• Penyelenggaraan Protak harus hati-hati khususnya dalam pemberian honor kepada pengajar. Perlu keseragaman agar tidak ada masalah dalam audit.
• Anggran untuk teknik konstruksi dikembangkan mengacu pada program Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Program Kualitas Pelayanan Publik.
• Perlu dipetakan dimana posisi BPKSDM, Balitbang dan Direktorat Jenderal.
• Untuk pelatihan keahlian pengajar sebagai nara sumber
• Instruktur PNS telah ditetapkan Rp. 50 ribu perjam, untuk nonpns sesuai dengan harga pasar.
• Penyesuaian nama satker Banjarmasin dan Palembang agar tidak membingungkan pemangku kepentingan.

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTNASI PEMERINTAH)
• PP 8/2006: Laporan Keuangan dan Laporan Kinreja untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD
• Entitas Pelaporan setingkat kementrian, Entitas Akuntansi untuk setingkat Satker
• Terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akunbtansi pemerintah
• Format LAKIP: Ihtisar Eksekutif, Pendahuluan, Rencana Kerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan Lampiran
• Sasaran khusus Pusbiktek: pendidikan: Magister, D4 dan D3, kinerja alumni setelah dua tahun lulus, tenaga ahli teknik, prekripsi teknologi lebih banyak dicapai Pusat Penyelenggaraan Konstruksi.
• Tahap Penyusunan Kinerja:
o Rencana Strategis (Program), Rencana Kerja Tahunan (Sasaran dan Kegiatan), Penetapan Kinerja (Kontrak Kerja) (output dan outcome), Pencapaian Sasaran, dan Pencapaian Kinerja
• Diskusi
o Kinerja seharusnya tidak ada overlapping
o Pusbiktek sudah menyusun LAKIP tetapi perlu disesuaikan
o Satker perlu mengisi form PSS dan PKK
o Akuntabilitas selalu dikaitkan dengan penggunaan anggaran, padahal tidak setiap unit kerja terkait dengan anggaran khusus
o Kegiatan penunjang sebaiknya dikelompokkan dalam LAKIP
o Pelaku pembangunan: orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
o LAKIP bukan audit keuangan tapi audit kinerja.
o Pengelompok paket kegiatan menjadi suatu kegiatan tertentu.
o Satker adalah pelaksana pembiayaan untuk mendukung tugas struktural (UU Keuangan), sehingga seharusnya Satker dan eselon III berlebihan jika harus membuat LAKIP.
o Inspektorat menyesuaikan metode pemeriksaan LAKIP dengan rancangan LAKIP oleh Pustra.

PENYUSUNAN LAKIP (ITJEN DEP. PU)
• Lakip hanya sampai ke Eselon II
• Eselon III memberikan masukan
• Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran diturunkan dari BPKSDM
• Kegiatan ada di Satker
• RS, RKT dan PK disusun
• RS berisi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program
• Sasaran sudah memiliki indikator kinerja (terukur)
• Kebijakan adalah stratejik untuk mencapai sasaram, tujuan,misi dan visi
• Maping penyusunan LAKIP dalam bentuk matriks: Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
• Tujuan dan sasaran bisa direvisi
• Sasaran berlaku untuk 5 tahuan
• Kegiatan berisi target tahunan untuk mencapai sasaran 5 tahunan.
• Renstra bisa direview
• Siklus SAKIP: Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja (pengukuran)
• Penyusun Anggaran, Penysusun LAKIP dan Evaluasi LAKIP harus selalu berkoordinasi
• Untuk keperluan evaluasi diperlukan data LAKIP 2005-2008
• Satker hanya melaporkan indikator program dan kegiatan saja
• Eselon II merekap menjadi program, kebijakan, sasaran, dan tujuan
• Eselon I merekap menjadi program, kebijakan, sasaran, dan tujuan untuk seluruh eselon II
• Ada pembobotan untuk setiap komponen (5 komponen) LAKIP yang dievaluasi
• Dimana kedudukan tusi dalam LAKIP?
• Apa batasan dalam memperkaya fungsi?
• Perlu petugas khusus untuk LAKIP sebagaimana unit kerja SABMN
• Auditor memiliki pendapat lain tentang LAKIP, misalnya seluruh anggaran DIPA harus tertuang dalam LAKIP, tetapi dapat kelompokan. Khususnya yang sulit diukur output dan outcomenya.
• Dapat dibentuk pelaksana kegiatan dengan SK Eseleon I atau II yang dapat didukung dengan honor kegiatan
• Visi dan misi dirumuskan dari tusi
• Renstra sebaiknya tidak mencakup kegiatan

PENYUSUNAN PROGRAM 2010
YOGYAKARTA, 20 MEI 2009

ARAHAN PROGRAM 2010
• Mekanisme penyusunan program dan revisi DIPA
o Penyusunan program diusulkan melalui Pusbiktek (cq. Bagian TU)
o Revisi diproses melalui Pusbiktek sebagai pelaksana program
• Program 2010
o Tahun transisi penggantian pemerintahan dengan berbagai kemungkinan
o Dua program utama: pendidikan dan pelatihan
o Fokus pada teknik konstruksi
o Penyusunan dan review modul-modul teknik konstruksi
o Pengembangan inovasi baru
o Pendidikan dengan target minimum
o Penunjang yang wajib dilaksanakan:
 Penyusunan program
 Penyusunan LAKIP, SABMN
 Pemeliharaan dan operasi Prasarana dan Sarana
 Membuat percontohan penerapan teknologi konstruksi

PRIORITAS PROGRAM:
• Ongoing activity: beasiswa pendidikan yang sedang aktif
• Pelaksanaan Tupoksi:
o Pendidikan: minimum kelas
o Komptensi: Modul Protak
o Teknik Konstruksi: Sosialisasi Aplikasi Teknologi
o Umum: Operasional dan pemeliharaan kantor, dan pelaporan
• Transisi Antisipasi Renstra Dep. PU 2010-2014
o Teknik Konstruksi:
 Bantuan Teknis Keahlian Konstruksi
 Penyusunan Standar Teknik Konstruksi
 Penyusunan Standar Produk Industri Konstruksi
 Penyusunan Pedoman Teknis Konstruksi
• Value Engineering
• Manajemen Konstruksi
• Green Construction, dll.
 Penyusunan Modul Teknis Konstruksi
 Kompilasi Teknologi Konstruksi Hasil Karya Anak Bangsa
 Penyelenggaraan Sistem Informasi Teknik Konstruksi
 Penyebaran Informasi dan Produk Teknik Konstruksi
 (Pencegahan?) Kegagalan Konstruksi dan Bangunan
 Fasilitasi Pengembangan dan Penerapan Teknik Konstruksi
• Penerapan Metode Pencegahan Kelongsoran Tanah dengan Rumput Vertiver di Lingkungan Pusbiktek
• Penerapan Konsep Bio Retention di Lingkungan Pusbiktek
 (Pembinaan) Peningkatan Kualitas Produk Konstruksi
• Diskusi
o Perumusan organisasi ke depan, perlu dibentuk tim di lingkungan Pusbiktek.
o Inti: pendidikan, pelatihan atau yang lain
o Fungsi BPKSDM sebagian besar ke luar
o Surat penegasan tugas teknik konstruksi di Balai
o Konsep pendekatan penyelenggaraan pendidikan
o Jumlah peserta sebaiknya tidak 15 orang, tetapi 20 orang. Jumlah 15 orang untuk menarik peserta swadana.
o Revisi DIPA yang overlapping dan kelebihan, khususnya untuk biaya pendidikan
o Dulu, biaya untuk angkatan baru ada di Pusbiktek untuk fleksibility. Untuk ke depan bisa dilakukan di balai karena bisa direvisi untuk kegiatan lain. Pimpinan menetapkan pembiayaan pendidikan baru di Pusbiktek.
o Perlu evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga ahli
o Pengemasan pelatihan berbasis modular
o Balai besar sebaiknya melaksanakan D3, D4 dan Magister
o Balai harus mulai memperhatikan tugas dan fungsi teknik konstruksi
o Balai bisa melaksanakan evaluasi modul diklat (3 tahunan)
o Jika ke daerah, siapa yang harus dihubungi yang berwenang dalam pembinaan konstruksi. Sebaiknya BPKSDM dapat memberikan dana pembinaan konstruksi di daerah.

Arahan BPKSDM
• Permen/ Perpres Pembinaan Teknik Konstruksi (NSPK)
• Propinsi percontohan pelaksanaan pembinaan teknik konstruksi
• Indeks Konstruksi Indonesia
• Indeks Kinerja Pembinaan Konstruksi

Proses Penyusunan Program
• Pembahasan program balai volunteer
• Usulan Program Balai (pendidikan, kompetensi, teknik konstruksi dan penunjang)
o Perhatikan prioritas program 2010 dan program transisi
• Pengelompokan program sesuai arahan BPKSDM
o Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik: Rp. 55 m
o Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur: Rp. 51,237 m
o Program Kualitas Pelayanan Publik: Rp. 62,332 m
o Program Pendidikan Tinggi: Rp. 42,377 m
• Penyusunan Prioritas Program Balai
• Catatan integrasi program
• Penyesuaian usulan program dengan kebijakan BPKSDM

• Kesepakatan:
o Biaya BK
o Biaya on going
o Biaya on going yang tidak ada Balai
• Diskusi
o Keseimbangan program di lingkungan Pusat
o Surabaya sebagai volunteer
o Output teknik konstruksi
o Kelebihan usulan pendidikan di balai menjadi kegiatan teknik konstruksi
o Breakdown pembiayaan pendidikan disiapkan oleh Pusbiktek
o Pembiayaan pendidikan harus masuk ke rekening peserta didik.
o Jenis kegiatan teknik konstruksi
o Pembahasan biaya pendidikan dibahas dengan Balai agar sesuai antara biaya masuk dengan biaya on going

Usulan Program Balai
• Harga satuan pelatihan protak sangat bervariasi (Rp. 160-280 j)
• Usulan Protak Bjm 10 angkatan, Plb 6 angkatan, Surabaya 4 angkatan, Jayapura 4 angkatan, Bandung JJ 3 angkatan, Bandung PSDA 4 angkatan, Semarang 5 angkatan.
• Tekons lebih mengarah pada pelatihan
• Penyiapan modul pelatihan mulai diusulkan (on top) khususnya oleh Balai Sektor
• Pembagian wilayah pelatihan
• Provinsi yang belum mendapatkan program diprioritaskan
• Perlu pemetaan kebutuhan modul. Masing-masing pembina sektor menyusun pemetaan kebutuhan modul untuk sektornya.
• Dasar hukum penggunaan dana APBN untuk pegawai daerah: UU No 32/2004 dan PP…., UUJK
• Modul untuk pelatihan harus dikeluarkan oleh Menteri

PEMBUKAAN

o Proses bantuan hukum dan cara menanganinya
o Permasalahan hukum sering dihadapi karena sifat manusia yang khilaf dan berkembangnya iri dengki di lingkungan kerja
o Setiap SDM konstruksi mengetahui secara keseluruhan proses penyelenggaraan konstruksi
o Kondisi pembinaan SDM konstruksi sedang berada di posisi paling rendah, karena permasalahan publik ditangani oleh nonpemerintah yang selalu dipenuhi konflik interest
o Urusan hukum sebaiknya dihindari karena memerlukan sumber daya yang besar (waktu, biaya, perhatian dll)
o Tingkatkan kesetaraan dengan mitra kerja
o Kerugian negara yang kecil, bisa membutuhkan biaya hukum berlipat ganda.
o Perlu diketahui dasar-dasar peran kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, PTUN.
o Di unit lain masih underestimate terhadap kasus hukum
o Banyak kajian yang dilakukan oleh BUJ konsultan calo, tetapi mereka perform karena menguasai sumber daya tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditanganinya.
o Tujuan UUJK sangat mulia yaitu untuk terciptanya kesetaraan, tetapi penerapannya kurang berhasil karena terbentur pada konflik kepentingan.
o SKA dan SKT digunakan untuk memperoleh SBU
o Ada BUJ Kontraktor yang memiliki 37 bidang usaha.
o Ada asosiasi profesi yang bisa memberikan SKA dan SKT (supermarket)
o Belum banyak yang memberikan perhatian pada pengaturan tender yang sangat menyalahi tujuan UUJK.
o Untuk memperbaiki kondisi dipetlukan revisi PP 28/ 2000 tentang Usaha dan Peran Seta Masyarakat  banyak mendapat tantangan karena akan mengurangi peran kartel dalam pemberian sertifikat.
o Upaya lain, penegakan hukum ditingkatkan sesuai dengan peran pemerintah yaitu melaksanakan pembinaan: pengaturan, pengawasan, dan pemberdayaan.
o Tidak ada beban lain yang diminta dari pimpinan.

• PENANGANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA, PIDANA DAN TATA USAHA NEGARA (oleh Plt. Kepala Biro Hukum Dep. PU)
o Dalam masyarakat modern kita terikat pada berbagai aturan hukum
o Hukum adalah sebagai pelindung kehidupan, jangan dianggap sebagai ancaman
o Kelemahan manusiawi, baru menyadari kepentingan hukum ketika dihadapkan dengan hukum, misalnya mendapatkan gugatan, menjadi tergugat, tersangka, atau terdakwa.
o Dalam kenyataan, sering terjadi pemanggilan menjadi saksi atau menjalani pemeriksaan diterima dalam waktu yang sangat singkat, sehingga waktu untuk mempersiapkan diri terbatas.
o Surat Edaran Menteri PU mewajibkan setiap panggilan oleh aparat hukum harus dilaporkan ke pimpinan.
o Sebagai aparatur di lingkungan Dep. PU tidak perlu takut dengan pimpinan.
o Permasalahan hukum sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena berbagai kepentingan terkait.
o Biro Hukum dapat memberikan bantuan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan bukti-bukti awal sebelum dilakukan penyidikan.

• HARMONISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (oleh Ranu Mihardja, Kepala Kejari Balai Bandung)
o Hanya kejaksaan yang boleh melalukan penuntutan umum
o Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
o Tugas jaksa harus dibekali surat perintah dalam melakukan pengumpulan data dalam rangka penyelidikan
o Jika ada indikasi penyimpangan, jaksa melakukan permintaan keterangan dilengkapi dengan surat tugas dalam rangka penyelidikan
o Jika ada indikasi tindak pidana korupsi berdasarkan bukti awal, baru dilakukan proses penyidikan
o Dalam tahap penyidikan baru ditetapkan terdakwa
o Di bidang perdata dan tata usaha negara menjadi pengacara mewakili negara
o Dapat memberikan pertimbangan hukum pada instansi pemerintah
o Ada 39 perbuatan tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 8
o Tindak pidana korupsi: ada pelanggaran hukum, ada yang diuntungkan, dan negara mengalami kerugian
o Diskusi
 TPK yang tidak masuk dalam definisi tindak pidana korupsi
 Bagaimana memilah-milah jenis pemberian?
 Peringkat lembaga terkorup setiap tahun tidak berubah, disebabkan oleh mental pekerjanya atau sistem yang salah.
 Suap menyuap disebabkan birokrasi yang berbelit-belit
 Penyidik: kepolisian, kejaksanaan, KPK?
 Apakah penyelidikan dapat dilakukan tanpa surat tugas?
o Jangka waktu penyidikan tidak dibatasi. Jangka waktu penyelidikan dibatasi, tetapi dapat diperpanjang.

• HARMONISASI PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT/ STAF PADA INSTANSI PEMERINTAH (Kompol Yogi Naonggolan, SH, MH)
o Panggilan dan pemeriksaan kepada pejabat/ staf pemerintahan belum diatur dalam KUHP
o Kepolian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan
o Mengedepankan azas equility dan presumption
o Panggilan dapat dikonfirmasi kepada petugas
o Diskusi
 Pembagian wewenang kejaksanaan dan kepolisian
 Pemasangan iklan oleh kepolisian
 Konfirmasi keaslian surat tugas
 Tanggapan terhadap surat kaleng
 Tidak seluruh polisi sehat

• PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI (Syahrul Mamud, SH, MH (Pengadilan Negeri Bandung)
o Hakim dilarang menolak perkara yang diaanggap tidak ada dasar hukumnya
o Yurispudensi di Indonesia tidak mengikat
o Gugatan ada dua orang atau lebih berpekara; pada permohonan tidak ada perselisihan
o Pengadilan negeri wajib menyusun gugatan bagi orang yang tidak mampu
o Advokat harus mendapatkan surat kuasa khusus
o Surat pejabat yang dapat digugat adalah yang bersifat individual, final, sebelum 6 bulan berlakunya
o Diskusi
 Hasil penyidikan KPK, siapa yang menyidangkannya? Di Pengadilan dengan hakim Tipikor
 Bertindak sesuai prosedur bisa disalahkan? Harus ada bukti pelanggaran.
 Surat usulan bisa digugat?

1. Undangan Rapat Persiapan Penyusunan Fasilitasi SKKNI
Hari / Tanggal : Senin, 18 Mei 2009
Pukul : 10.00 s.d selesai
Tempat : Ruang GSG Pusbiktek Lt. 2

2. Rapat Koordinasi Penyusunan IAKIP 2010 dan Penyusunan
Usulan Program 2010 di Lingkungan Pusbitek Dep. PU
Hari / Tanggal : Selasa – Rabu, 19 – 20 Mei 2009
Pukul : 08.30 s.d 16.30 wib
Tempat : Wisma MM UGM Yogyakarta
Jl. Kolombo – Yogyakarta

Berikut adalah hasil notulensi pada rapat Monev Pusbiktek untuk periode Mei 2009:
1. Proges Pusbiktek secara keseluruhan: 32,38%
2. Pusbiktek paling rendah: 11,43%
3. Masing-masing Satker menyiapkan S-curve
4. Masing-masing penanggung jawab kegiatan menyiapkan S-curve
5. Penulisan progres fisik harus selalu lebih tinggi atau sama dengan keuangan
6. Kegiatan persiapan termasuk dalam kegiatan fisik
7. Kegiatan fisik dibuktikan dengan laporan-laporan
8. Penyerapan anggaran puncaknya pada bulan Juni dan Juli
9. Prinsip S-curve:
a. Pada tahap awal, penyerapan rendah
b. Di tengah, penyerapan mencapai puncak
c. Di akhir penyerapan rendah
10. Jadwal dan jenis pelatihan harus menjadi perhatian. Koordinasikan agar jadwal tidak berbenturan dengan kegiatan lainnya.
11. Kegiatan Lakip di Yogyakarta, 19-20 Mei 2009 sambil menyusun program 2010.
12. Program BK4 untuk tahun 2010 segera disusun
13. Arahan kebijakan penyusunan program dari Pusbiktek, khususnya terkait dengan pencapaian renstra.
14. Penyediaan dana konsinyasi para instruktur pelatihan untuk meningkatkan kualitas modul pada tahun 2010
15. Biaya penelitian untuk KS di PSDA untuk pengembangan materi di SP
16. Harga satuan diarahkan
17. Keseragaman honor kegiatan

1. Berdasarkan laporan dari PPK Pusbiktek, progres kegiatan BK4 sangat rendah.
2. Tahun Anggaran 2009, BK4 melaksanakan kegiatan:
a. Penyusunan kurikulum MT Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Sipil UNS
b. Pelatihan Teknik Pembelajaran, khususnya bagi orang dewasa (POD)
c. Penyelenggaraan MKUK Magister Terpusat
d. Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
e. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
f. Penyusunan SKKNI
g. Penyusunan Kurikulum Diklat Konstruksi

3. Progres dan Tindak Lanjut
a. Penyusunan kurikulum MT Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bangunan Sipil UNS (Swakelola)
• Materi sudah disiapkan sebanyak 7 mata kuliah
• Perlu kejelasan arah keahlian inti, agar terkait dengan asosiasi profesi
• Tim UNS sudah siap
• Perlu ada pertemuan dengan Tim UNS untuk membahas; 1) arah keahlian inti dan kaitan dengan asosiasi profesi, 2) SKKNI inti yang dijadikan referensi, 3) rencana kerja

b. Pelatihan Teknik Pembelajaran, khususnya bagi orang dewasa (POD)
• Pelatihan ke 2 akan dilaksanakan di Surabaya pada tanggal 27-28 Juni 2009
• Pengajar mata pelatihan Inovasi Pembelajaran belum ada

c. Penyelenggaraan MKUK Magister Terpusat
• Evaluasi MKUK 2008 dan persiapan MKUK 2009 dengan PTM Unpar dan ITB, tanggal 12 Mei 2009
• Penyusunan TOR materi MKUK dengan tema pascakonstruksi
o Konsep awal disiapkan berdasarkan makalah Menteri dan Ka BPKSDM di UNS
o Pertemuan dengan Bapak Imam Anshori untuk membahas konsep TOR
o Konsinyasi dengan nara sumber untuk merumuskan Kurikulum dan TOR Penyusunan Materi
• Surat permohonan kepada Pimpinan Dep. PU untuk menjadi pengajar MKUK dan penyiapan materi.
• Tentatif penyelelanggaraan MKUK
o Pendaftaran 21-22 Juli 2009
o SSS 23-25 Juli 2009
o MKUK 26-01 Agustus 2009

d. Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
• Tersedia 2 angkatan @ 20-30 orang
• Jadwal tentatif pertengahan Juli 2009
• Rencana lokasi tentatif di Bandung dan Denpasar
• Prioritas pelatihan:
o Manajemen Proyek, tipe 1
o Pengelolaan Wilayah Sungai Berbasis Tata Ruang

e. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
• Target peserta 60 orang (2-3 angkatan)
• Tentatif pertengahan Juni 2009
• Subjek keahlian: Manajemen Konstruksi, Jalan, dan Sumber Daya Air

f. Penyusunan SKKNI
• SPMK 5 Mei 2009
• SK Tim Teknis
• 3 dari 4 Draft 1: Kereta Api, Pracetak, Manajemen Aset
• Rapat persiapan dengan asosiasi terkait: 19/20 Mei 2009
• Koordinasi dengan BNSP untuk 2 buah konvensi

g. Penyusunan Kurikulum Diklat Konstruksi
• Subjek Kurikulum:
o Tenaga Ahli Pengawasan Bangunan Gedung Pracetak
o Tenaga Ahli Pengelolaan Wilayah Sungai Berbasis Tata Ruang
o Zoning Regulation
o Pengawas Pekerjaan Jalan Beton
• Pertemuan dengan asosiasi profesi terkait
• SK Tim Penyusun
• Rencana Kerja

4. Seluruh jajaran BK4 sepakat untuk melakukan monitoring mingguan terhadap progres kegiata. Untuk itu Blog BK4 sedang disiapkan oleh Bp. Herry, Ibu Priska, Ibu Lucky dan Ibu Derry.

Next Page »