PEMBUKAAN

o Proses bantuan hukum dan cara menanganinya
o Permasalahan hukum sering dihadapi karena sifat manusia yang khilaf dan berkembangnya iri dengki di lingkungan kerja
o Setiap SDM konstruksi mengetahui secara keseluruhan proses penyelenggaraan konstruksi
o Kondisi pembinaan SDM konstruksi sedang berada di posisi paling rendah, karena permasalahan publik ditangani oleh nonpemerintah yang selalu dipenuhi konflik interest
o Urusan hukum sebaiknya dihindari karena memerlukan sumber daya yang besar (waktu, biaya, perhatian dll)
o Tingkatkan kesetaraan dengan mitra kerja
o Kerugian negara yang kecil, bisa membutuhkan biaya hukum berlipat ganda.
o Perlu diketahui dasar-dasar peran kepolisian, kejaksaaan, pengadilan, PTUN.
o Di unit lain masih underestimate terhadap kasus hukum
o Banyak kajian yang dilakukan oleh BUJ konsultan calo, tetapi mereka perform karena menguasai sumber daya tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditanganinya.
o Tujuan UUJK sangat mulia yaitu untuk terciptanya kesetaraan, tetapi penerapannya kurang berhasil karena terbentur pada konflik kepentingan.
o SKA dan SKT digunakan untuk memperoleh SBU
o Ada BUJ Kontraktor yang memiliki 37 bidang usaha.
o Ada asosiasi profesi yang bisa memberikan SKA dan SKT (supermarket)
o Belum banyak yang memberikan perhatian pada pengaturan tender yang sangat menyalahi tujuan UUJK.
o Untuk memperbaiki kondisi dipetlukan revisi PP 28/ 2000 tentang Usaha dan Peran Seta Masyarakat  banyak mendapat tantangan karena akan mengurangi peran kartel dalam pemberian sertifikat.
o Upaya lain, penegakan hukum ditingkatkan sesuai dengan peran pemerintah yaitu melaksanakan pembinaan: pengaturan, pengawasan, dan pemberdayaan.
o Tidak ada beban lain yang diminta dari pimpinan.

• PENANGANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA, PIDANA DAN TATA USAHA NEGARA (oleh Plt. Kepala Biro Hukum Dep. PU)
o Dalam masyarakat modern kita terikat pada berbagai aturan hukum
o Hukum adalah sebagai pelindung kehidupan, jangan dianggap sebagai ancaman
o Kelemahan manusiawi, baru menyadari kepentingan hukum ketika dihadapkan dengan hukum, misalnya mendapatkan gugatan, menjadi tergugat, tersangka, atau terdakwa.
o Dalam kenyataan, sering terjadi pemanggilan menjadi saksi atau menjalani pemeriksaan diterima dalam waktu yang sangat singkat, sehingga waktu untuk mempersiapkan diri terbatas.
o Surat Edaran Menteri PU mewajibkan setiap panggilan oleh aparat hukum harus dilaporkan ke pimpinan.
o Sebagai aparatur di lingkungan Dep. PU tidak perlu takut dengan pimpinan.
o Permasalahan hukum sering terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa, karena berbagai kepentingan terkait.
o Biro Hukum dapat memberikan bantuan sepenuhnya dalam proses pemeriksaan bukti-bukti awal sebelum dilakukan penyidikan.

• HARMONISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (oleh Ranu Mihardja, Kepala Kejari Balai Bandung)
o Hanya kejaksaan yang boleh melalukan penuntutan umum
o Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
o Tugas jaksa harus dibekali surat perintah dalam melakukan pengumpulan data dalam rangka penyelidikan
o Jika ada indikasi penyimpangan, jaksa melakukan permintaan keterangan dilengkapi dengan surat tugas dalam rangka penyelidikan
o Jika ada indikasi tindak pidana korupsi berdasarkan bukti awal, baru dilakukan proses penyidikan
o Dalam tahap penyidikan baru ditetapkan terdakwa
o Di bidang perdata dan tata usaha negara menjadi pengacara mewakili negara
o Dapat memberikan pertimbangan hukum pada instansi pemerintah
o Ada 39 perbuatan tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 8
o Tindak pidana korupsi: ada pelanggaran hukum, ada yang diuntungkan, dan negara mengalami kerugian
o Diskusi
 TPK yang tidak masuk dalam definisi tindak pidana korupsi
 Bagaimana memilah-milah jenis pemberian?
 Peringkat lembaga terkorup setiap tahun tidak berubah, disebabkan oleh mental pekerjanya atau sistem yang salah.
 Suap menyuap disebabkan birokrasi yang berbelit-belit
 Penyidik: kepolisian, kejaksanaan, KPK?
 Apakah penyelidikan dapat dilakukan tanpa surat tugas?
o Jangka waktu penyidikan tidak dibatasi. Jangka waktu penyelidikan dibatasi, tetapi dapat diperpanjang.

• HARMONISASI PERAN APARAT KEPOLISIAN DALAM PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT/ STAF PADA INSTANSI PEMERINTAH (Kompol Yogi Naonggolan, SH, MH)
o Panggilan dan pemeriksaan kepada pejabat/ staf pemerintahan belum diatur dalam KUHP
o Kepolian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan
o Mengedepankan azas equility dan presumption
o Panggilan dapat dikonfirmasi kepada petugas
o Diskusi
 Pembagian wewenang kejaksanaan dan kepolisian
 Pemasangan iklan oleh kepolisian
 Konfirmasi keaslian surat tugas
 Tanggapan terhadap surat kaleng
 Tidak seluruh polisi sehat

• PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN NEGERI (Syahrul Mamud, SH, MH (Pengadilan Negeri Bandung)
o Hakim dilarang menolak perkara yang diaanggap tidak ada dasar hukumnya
o Yurispudensi di Indonesia tidak mengikat
o Gugatan ada dua orang atau lebih berpekara; pada permohonan tidak ada perselisihan
o Pengadilan negeri wajib menyusun gugatan bagi orang yang tidak mampu
o Advokat harus mendapatkan surat kuasa khusus
o Surat pejabat yang dapat digugat adalah yang bersifat individual, final, sebelum 6 bulan berlakunya
o Diskusi
 Hasil penyidikan KPK, siapa yang menyidangkannya? Di Pengadilan dengan hakim Tipikor
 Bertindak sesuai prosedur bisa disalahkan? Harus ada bukti pelanggaran.
 Surat usulan bisa digugat?