PEMBUKAAN
• Pengisian Lakip 2009
• Penyusunan program Pusbiktek 2010
• Substansi Lakip tahun 2008 tampaknya terlalu detail
• Bagaimana penyusunan Lakip yang praktis dalam pelaksanaannya tetapi tetap mengacu pada aturan.
• Penyusunan program sesuai dengan kaidah yang ada, dengan prioritas:
o On going program: pendidikan
o Antisipasi tupoksi ke depan: teknik konstruksi dan pelatihan

ARAHAN PROGRAM DARI BPKSDM:
• Kegiatan yang diamanatkan UU
• Idealnya program sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih, renstra Departemen dan renstra Eseleon I
• Program BPKSDM: Rp. 210,947821 m
o Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik: Rp. 55 m
o Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur: Rp. 51,237 m
o Program Kualitas Pelayanan Publik: Rp. 62,332 m
o Program Pendidikan Tinggi: Rp. 42,377 m
• Eselon I mengelola 1 program
• Eselon II mengelola satu atau lebih kegiatan yang spesifik (berbeda dengan eselon II lainnya)
• Pusbiktek: mengelola kegiatan teknik dan standar konstruksi
• Program yang saat ini disusun diharapkan kompatibel dengan restrukturisasi program 2011
• Keterlambatan penysusunan SAPSK
o Ketidaksiapan dokumen pendukung
o Keterlambatan persetujuan dari komisi terkait
o Tidak patuh terhadap standar biaya umum (SBU) dan khusus (SBH)
o Apabila belum lengkap, SAPSK tetap diterbitkan dengan pendanaan diblokir
• Acuan Perumusan Program2010:
o Acuan Perumusan Sasaran Strategis
o Acuan Perumusan Program
o Acuan Perumusan Outcome Program
o Acuan Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program
o Acuan Perumusan Kegiatan
o Acuan Perumusan Output Kegiatan
o Acuan Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan
• Langkah Awal Penerapan KPJM 2010-2012
o Kebijakan 2010 direview
o Atas hasil review dihitung kebutuhan anggaran
o Penetapan baseline
o Kebutuhan selanjutnya disesuaikan dengan baseline

Diskusi:
• Perencanaan 2010 perlu mempertimbangkan 2011-2012
• Penyusunan program berdasarkan anggaran yang tersedia atau target yang akan dicapai
• Sasaran program (kuantitas) 2010-2014: pendidikan dan pelatihan
• BPKSDM sudah diminta untuk memilih satu program dari kempat program yang tersedia. Hal ini tidak mungkin, tetapi kebutuhannya adalah program baru yaitu Pembinaan Konstruksi
• Pusbiktek perlu merumuskan program 5 tahun ke depan untuk teknik konstruksi yang akan menjadi core business Pusbiktek.
• Dirumuskan program 5 tahun ke depan untuk perkembangan konstruksi secara keseluruhan
• Dapat dikembangkan kontrak individual untuk mengisi kekosongan SDM sesuai dengan Keppres 80/ 2003
• Bag TU sebagai koordinator program di Pusbiktek
• Pusbiktek sebaiknya mengembangkan programpelayanan publik
• Pagu diharapkan meningkat agar tidak terkurangi inflasi
• Anggaran berbasis kinerja bukan berbasis pagu
• Perlu dirumuskan program yang wajib diadakan
• Pengembangan program seutuhnya untuk melaksanakan tupoksi dan disusun berdasarkan prioritas
• Cakupan program pembinaan konstruksi yang dapat dilakukan Pusbiktek?
• Tugas BPKSDM sebagian besar di luar, karena konstruksi berlaku di seluruh departemen
• Penyelenggaraan Protak harus hati-hati khususnya dalam pemberian honor kepada pengajar. Perlu keseragaman agar tidak ada masalah dalam audit.
• Anggran untuk teknik konstruksi dikembangkan mengacu pada program Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Program Kualitas Pelayanan Publik.
• Perlu dipetakan dimana posisi BPKSDM, Balitbang dan Direktorat Jenderal.
• Untuk pelatihan keahlian pengajar sebagai nara sumber
• Instruktur PNS telah ditetapkan Rp. 50 ribu perjam, untuk nonpns sesuai dengan harga pasar.
• Penyesuaian nama satker Banjarmasin dan Palembang agar tidak membingungkan pemangku kepentingan.

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTNASI PEMERINTAH)
• PP 8/2006: Laporan Keuangan dan Laporan Kinreja untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD
• Entitas Pelaporan setingkat kementrian, Entitas Akuntansi untuk setingkat Satker
• Terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akunbtansi pemerintah
• Format LAKIP: Ihtisar Eksekutif, Pendahuluan, Rencana Kerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan Lampiran
• Sasaran khusus Pusbiktek: pendidikan: Magister, D4 dan D3, kinerja alumni setelah dua tahun lulus, tenaga ahli teknik, prekripsi teknologi lebih banyak dicapai Pusat Penyelenggaraan Konstruksi.
• Tahap Penyusunan Kinerja:
o Rencana Strategis (Program), Rencana Kerja Tahunan (Sasaran dan Kegiatan), Penetapan Kinerja (Kontrak Kerja) (output dan outcome), Pencapaian Sasaran, dan Pencapaian Kinerja
• Diskusi
o Kinerja seharusnya tidak ada overlapping
o Pusbiktek sudah menyusun LAKIP tetapi perlu disesuaikan
o Satker perlu mengisi form PSS dan PKK
o Akuntabilitas selalu dikaitkan dengan penggunaan anggaran, padahal tidak setiap unit kerja terkait dengan anggaran khusus
o Kegiatan penunjang sebaiknya dikelompokkan dalam LAKIP
o Pelaku pembangunan: orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
o LAKIP bukan audit keuangan tapi audit kinerja.
o Pengelompok paket kegiatan menjadi suatu kegiatan tertentu.
o Satker adalah pelaksana pembiayaan untuk mendukung tugas struktural (UU Keuangan), sehingga seharusnya Satker dan eselon III berlebihan jika harus membuat LAKIP.
o Inspektorat menyesuaikan metode pemeriksaan LAKIP dengan rancangan LAKIP oleh Pustra.

PENYUSUNAN LAKIP (ITJEN DEP. PU)
• Lakip hanya sampai ke Eselon II
• Eselon III memberikan masukan
• Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran diturunkan dari BPKSDM
• Kegiatan ada di Satker
• RS, RKT dan PK disusun
• RS berisi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program
• Sasaran sudah memiliki indikator kinerja (terukur)
• Kebijakan adalah stratejik untuk mencapai sasaram, tujuan,misi dan visi
• Maping penyusunan LAKIP dalam bentuk matriks: Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
• Tujuan dan sasaran bisa direvisi
• Sasaran berlaku untuk 5 tahuan
• Kegiatan berisi target tahunan untuk mencapai sasaran 5 tahunan.
• Renstra bisa direview
• Siklus SAKIP: Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja (pengukuran)
• Penyusun Anggaran, Penysusun LAKIP dan Evaluasi LAKIP harus selalu berkoordinasi
• Untuk keperluan evaluasi diperlukan data LAKIP 2005-2008
• Satker hanya melaporkan indikator program dan kegiatan saja
• Eselon II merekap menjadi program, kebijakan, sasaran, dan tujuan
• Eselon I merekap menjadi program, kebijakan, sasaran, dan tujuan untuk seluruh eselon II
• Ada pembobotan untuk setiap komponen (5 komponen) LAKIP yang dievaluasi
• Dimana kedudukan tusi dalam LAKIP?
• Apa batasan dalam memperkaya fungsi?
• Perlu petugas khusus untuk LAKIP sebagaimana unit kerja SABMN
• Auditor memiliki pendapat lain tentang LAKIP, misalnya seluruh anggaran DIPA harus tertuang dalam LAKIP, tetapi dapat kelompokan. Khususnya yang sulit diukur output dan outcomenya.
• Dapat dibentuk pelaksana kegiatan dengan SK Eseleon I atau II yang dapat didukung dengan honor kegiatan
• Visi dan misi dirumuskan dari tusi
• Renstra sebaiknya tidak mencakup kegiatan

PENYUSUNAN PROGRAM 2010
YOGYAKARTA, 20 MEI 2009

ARAHAN PROGRAM 2010
• Mekanisme penyusunan program dan revisi DIPA
o Penyusunan program diusulkan melalui Pusbiktek (cq. Bagian TU)
o Revisi diproses melalui Pusbiktek sebagai pelaksana program
• Program 2010
o Tahun transisi penggantian pemerintahan dengan berbagai kemungkinan
o Dua program utama: pendidikan dan pelatihan
o Fokus pada teknik konstruksi
o Penyusunan dan review modul-modul teknik konstruksi
o Pengembangan inovasi baru
o Pendidikan dengan target minimum
o Penunjang yang wajib dilaksanakan:
 Penyusunan program
 Penyusunan LAKIP, SABMN
 Pemeliharaan dan operasi Prasarana dan Sarana
 Membuat percontohan penerapan teknologi konstruksi

PRIORITAS PROGRAM:
• Ongoing activity: beasiswa pendidikan yang sedang aktif
• Pelaksanaan Tupoksi:
o Pendidikan: minimum kelas
o Komptensi: Modul Protak
o Teknik Konstruksi: Sosialisasi Aplikasi Teknologi
o Umum: Operasional dan pemeliharaan kantor, dan pelaporan
• Transisi Antisipasi Renstra Dep. PU 2010-2014
o Teknik Konstruksi:
 Bantuan Teknis Keahlian Konstruksi
 Penyusunan Standar Teknik Konstruksi
 Penyusunan Standar Produk Industri Konstruksi
 Penyusunan Pedoman Teknis Konstruksi
• Value Engineering
• Manajemen Konstruksi
• Green Construction, dll.
 Penyusunan Modul Teknis Konstruksi
 Kompilasi Teknologi Konstruksi Hasil Karya Anak Bangsa
 Penyelenggaraan Sistem Informasi Teknik Konstruksi
 Penyebaran Informasi dan Produk Teknik Konstruksi
 (Pencegahan?) Kegagalan Konstruksi dan Bangunan
 Fasilitasi Pengembangan dan Penerapan Teknik Konstruksi
• Penerapan Metode Pencegahan Kelongsoran Tanah dengan Rumput Vertiver di Lingkungan Pusbiktek
• Penerapan Konsep Bio Retention di Lingkungan Pusbiktek
 (Pembinaan) Peningkatan Kualitas Produk Konstruksi
• Diskusi
o Perumusan organisasi ke depan, perlu dibentuk tim di lingkungan Pusbiktek.
o Inti: pendidikan, pelatihan atau yang lain
o Fungsi BPKSDM sebagian besar ke luar
o Surat penegasan tugas teknik konstruksi di Balai
o Konsep pendekatan penyelenggaraan pendidikan
o Jumlah peserta sebaiknya tidak 15 orang, tetapi 20 orang. Jumlah 15 orang untuk menarik peserta swadana.
o Revisi DIPA yang overlapping dan kelebihan, khususnya untuk biaya pendidikan
o Dulu, biaya untuk angkatan baru ada di Pusbiktek untuk fleksibility. Untuk ke depan bisa dilakukan di balai karena bisa direvisi untuk kegiatan lain. Pimpinan menetapkan pembiayaan pendidikan baru di Pusbiktek.
o Perlu evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga ahli
o Pengemasan pelatihan berbasis modular
o Balai besar sebaiknya melaksanakan D3, D4 dan Magister
o Balai harus mulai memperhatikan tugas dan fungsi teknik konstruksi
o Balai bisa melaksanakan evaluasi modul diklat (3 tahunan)
o Jika ke daerah, siapa yang harus dihubungi yang berwenang dalam pembinaan konstruksi. Sebaiknya BPKSDM dapat memberikan dana pembinaan konstruksi di daerah.

Arahan BPKSDM
• Permen/ Perpres Pembinaan Teknik Konstruksi (NSPK)
• Propinsi percontohan pelaksanaan pembinaan teknik konstruksi
• Indeks Konstruksi Indonesia
• Indeks Kinerja Pembinaan Konstruksi

Proses Penyusunan Program
• Pembahasan program balai volunteer
• Usulan Program Balai (pendidikan, kompetensi, teknik konstruksi dan penunjang)
o Perhatikan prioritas program 2010 dan program transisi
• Pengelompokan program sesuai arahan BPKSDM
o Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik: Rp. 55 m
o Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur: Rp. 51,237 m
o Program Kualitas Pelayanan Publik: Rp. 62,332 m
o Program Pendidikan Tinggi: Rp. 42,377 m
• Penyusunan Prioritas Program Balai
• Catatan integrasi program
• Penyesuaian usulan program dengan kebijakan BPKSDM

• Kesepakatan:
o Biaya BK
o Biaya on going
o Biaya on going yang tidak ada Balai
• Diskusi
o Keseimbangan program di lingkungan Pusat
o Surabaya sebagai volunteer
o Output teknik konstruksi
o Kelebihan usulan pendidikan di balai menjadi kegiatan teknik konstruksi
o Breakdown pembiayaan pendidikan disiapkan oleh Pusbiktek
o Pembiayaan pendidikan harus masuk ke rekening peserta didik.
o Jenis kegiatan teknik konstruksi
o Pembahasan biaya pendidikan dibahas dengan Balai agar sesuai antara biaya masuk dengan biaya on going

Usulan Program Balai
• Harga satuan pelatihan protak sangat bervariasi (Rp. 160-280 j)
• Usulan Protak Bjm 10 angkatan, Plb 6 angkatan, Surabaya 4 angkatan, Jayapura 4 angkatan, Bandung JJ 3 angkatan, Bandung PSDA 4 angkatan, Semarang 5 angkatan.
• Tekons lebih mengarah pada pelatihan
• Penyiapan modul pelatihan mulai diusulkan (on top) khususnya oleh Balai Sektor
• Pembagian wilayah pelatihan
• Provinsi yang belum mendapatkan program diprioritaskan
• Perlu pemetaan kebutuhan modul. Masing-masing pembina sektor menyusun pemetaan kebutuhan modul untuk sektornya.
• Dasar hukum penggunaan dana APBN untuk pegawai daerah: UU No 32/2004 dan PP…., UUJK
• Modul untuk pelatihan harus dikeluarkan oleh Menteri