Menyambung “tantangan” pak Dadan. Data terakhir th 2008 (Depanakertrans), nakerjakon kita jumlahnya 5,252 jt, ini berarti ada sekitar 500rb tenaga ahli dan 1,5 jt tenaga terampil yg semuanya harus bersertifikat.
Data LPJK terakhir menunjukkan bahwa TA ahli bersertifikat baru sekitar 80rb dan tenaga terampil bersertifikat hanya sekitar 250rb. Melihat kenyataan ini, menurut saya (IMHO) Pemerintah harus secara terbuka mengambil alih proses sertifikasi dengan segala konsekwensinya seperti kasus sertifikasi guru/dosen dengan target misalnya 50%. Setelah itu baru diserahkan ke masy jakon.
Demikian pula dari sisi pembinaan dan pengemb jakon di daerah (prov/kab/kota). Setahu saya baru Jabar yg punya Perda binjakon, dan baru sekitar 50% kab/kota yg punya perda IUJK. Untuk itu kita harus PD utk menggulirkan dekon/bintek/bantek agar seluruh pemda punya perda.
Semuanya perlu pentahapan (road map) dan sumber daya yg memadai. Insya Alloh kalau kita sungguh2, pimpinan pemerintah pasti akan membantu… Tidak ada yg tidak mungkin, tapi tidak mudah memang….

Untuk 2010-2014, saat ini sedang dibahas konsep matriks Renstra kita. Intinya sebagai berikut, mohon masukannya.
Sasaran Nasional: Meningkatnya kontribusi sektor konstruksi tehadap PDB: outcome PDB 8%.
Sasaran Departemen: Meningkatnya Indeks Konstruksi Nasional dan pemerataan Indeks Konstruksi masing-masing provinsi: OC Indeks Konstruksi Nasional 60% dari nilai tertinggi.
Sasaran Eselon I: Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah.Nilai kinerja rata-rata pemda provinsi subbid pembinaan jasa konstruksi 60 poin (dari 100).
Sub sasaran Eselon I:
1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, SDM, dan kebijakan pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah. dg OC: 1) Persentase tingkat kepuasan pelanggan Sekretariat atas penyelenggaraan pelayanan administrasi pembinaan jasa konstruksi. 80 % responde. 2) Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang terbina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (33 prov dan 330 kab/kota).
2. Terpenuhinya norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jasa konstruksi; OC: 3) Persentase peningkatan efektifitas pelaksanaan perundang-undangan bidang jasa konstruksi melalui diseminasi/ sosialisasi, revisi/ penyempurnaan peraturan perundang-undangan.
80 % responden dan 5 NSPK……to be continued….

3. Struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, dan berdaya saing tinggi; OC: 4) Persentase peningkatan pertumbuhan investasi dan pembiayaan konstruksi, 10 % tiap tahun.; 5) Persentase peningkatan penguasaan pangsa pasar domestik oleh pelaku konstruksi nasional, 60 %
4. Menurunnya sengketa dan kasus hukum bidang jasa konstruksi; OC: 6) Persentase peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat atas pengadaan jasa konstruksi, 80 % responden.
5. Hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas; OC: 7) Persentase pengurangan keluhan dan tuntutan masyarakat pemakai dan pemanfaat produk konstruksi,10 % tiap tahun; 8) Persentase pengurangan jumlah dan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan akibat kegagalan konstruksi/bangunan, 10 % tiap tahun; 9) Jumlah inovasi dan penerapan teknologi konstruksi karya anak bangsa. 25 teknologi; 10) Jumlah standardisasi konstruksi yang menjadi NSPK, 20 NSPK; 11) Jumlah implementasi/ kerjasama industrialisasi iptek konstruksi, 10 item.
6. Meningkatnya kapasitas SDM penyedia/pengguna dan masyarakat jasa konstruksi. OC: 12) Jumlah SDM konstruksi berkompetensi internasional, 1.000 org; 13) Jumlah SDM konstruksi terampil bersertifikat, 25.000 org; 14) Jumlah SDM ahli konstruksi bersertifikat, 5.000 org; 15) Jumlah provinsi yang memiliki kapasitas penyelenggaraan diklat dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, 5 prov; dan 16) Jumlah alumni karya siswa kerjasama pendidikan tinggi konstruksi, 1.500 org.