Melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 286/PRT/M/2005, tanggal 15 Juni 2005, dibentuk unit kerja eselon II baru Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi (Pusbiktek) di bawah Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum. Tugas dan fungsi utama Pusbiktek adalah melaksanaan pembinaan kompetensi keahlian konstruksi, pembinaan pendidikan keahlian konstruksi dan pembinaan teknik konstruksi.

Latar belakang pembentukan Pusbiktek tidak dapat dipisahkan dari unit kerja sebelumnya yaitu Pusat Pendidikan Keahlian Teknik di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dep. PU. Hasil pemiliam umum presiden yang pertama pada tahun 2004 menghasilkan Kabinet Indonesia Bersatu dipimpin oleh Presiden Soesilo Bambang Yudoyono dengan Wakil Presiden Jusuf Kala. Salah satu kebijakannya adalah penyederhanaan struktur organisasi pemerintahan. Di lingkungan Dep. PU, dua organisasi Badan yaitu Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (Bapekin) dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) digabung menjadi Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM). Unit kerja eselon II yang berada di bawah kedua badan tersebut pun otomatis bergabung. Salah satu hasil penggabungan tersebut adalah menyatukan urusan pendidikan dengan urusan pembinaan tenaga ahli dan teknik konstruksi menjadi satu pusat yaitu Pusbiktek.

Pembinaan Tenaga Ahli Konstruksi

Sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (UUJK), tenaga konstruksi dikelompokkan menjadi tenaga terampil dan tenaga ahli. Di dalam UUJK diamanatkan setiap tenaga konstruksi yang bekerja harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau sertifikat keahlian konstruksi. Dalam PP No. 28/ 2000 telah diatur bahwa sertifikasi menjadi wewenang Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau lembaga pelatihan yang telah terakreditasi. Sertifikat keahlian dikeluarkan oleh asosiasi profesi terakreditasi yang kemudian diregister oleh LPJK.

Kebutuhan tenaga ahli konstruksi di Indonesia sekitar 350.000 orang. Sekitar 80.000 orang telah memiliki sertfikat tenaga ahli (SKA). Ketimpangan ketersediaan tenaga ahli ini telah menimbulkan permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga ahli tersetifikasi masih sangat kurang, yaitu baru mencapai 22%.
2. Tenaga ahli tersetifikasi masih terkonsentrasi pada ahli muda (70%)

Pada tahun 2006/2007, hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal Dep. PU menemukan berbagai penyimpangan dalam penyediaan tenaga ahli konstruksi oleh penyedia jasa, sehingga Dep. PU mengeluarkan daftar negatif penyedia jasa layanan jasa konsultan sejumlah 122 badan usaha. Hasil pembahasan dengan asosiasi perusahaan konsultan menyimpulkan bahwa penyimpangan tersebut didorong oleh:
1. Jumlah tenaga ahli bersertifikat masih sangat kurang
2. Tenaga bersertifikat yang tersedia sebagian besar ahli muda, sedangkan kualifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan dalam pekerjaan konstruksi harus memiliki pengalaman kerja lebih dari 5 tahun atau setara dengan ahli madya ke atas.
3. Remunerasi tenaga ahli konstruksi kurang bersaing dengan tenaga ahli di bidang profesi lainnya
4. Pemerintah sebagai pengguna jasa tenaga ahli masih kurang memberikan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi tenaga ahli yang tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan tesebut, pada tahun 2007 dan 2008 Dep.PU mengambil kebijakan pembinaan tenaga ahli sebagai berikut:
1. Penyesuaian harga satuan remunerasi tenaga ahli konstruksi sesuai dengan Surat Edaran Menteri PU No. 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Besaran Biaya Personil dalam Penyusunan RAB/ HPS Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan Dep. PU
2. Penghargaan terhadap hasil pelatihan kompetensi yang dilaksanakan oleh Dep. PU dan LPJK dalam bentuk penyesuaian dalam penilaian pengalaman kerja sesuai dengan Peraturan Menteri PU no 43 tahun 2007.
3. Tersedianya alternatif kontrak lump sum jasa konsultan sesuai Peraturan Menteri PU no 43 tahun 2007 yang diharpkan dapat memberikan dampak pada peningkatan daya saing remunerasi tenaga ahli konstruksi.
4. Meningkatkan program pelatihan tenaga ahli konstruksi sejak tahun 2008. Pada tahun 2008 telah dilatih 2200 orang tenaga ahli, dan pada tahun 2009 telah diprogramkan 1200 orang

Peningkatan program pelatihan yang telah dilaksanakan BPKSDM ternyata masih jauh untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli. Produktifitas sertifikasi tenaga ahli masih sangat rendah, yaitu 1,5% pertahun dari kebutuhan tenaga ahli. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktifitas sertifikasi tenaga ahli secara signifikan tidak hanya mengandalkan peningkatan anggaran program fasilitasi sertifikasi tetapi perlu didukung dengan perbaikan sistem sertifikasi secara keseluruhan. Perbaikan sistem yang perlu dilakukan antara lain:
1. Melengkapi kebutuhan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
2. Memperbaiki sistem sertifikasi khususnya pada proses sertifikasi untuk menjadi ahli muda
3. Meningkatkan program fasilitasi peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi:
a. Fasilitasi sertifikasi tenaga ahli muda konstruksi
b. Fasilitasi pengembangan profesionalisme tenaga ahli konstruksi berkelanjutan, yang terdiri dari:
• Fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi
• Fasilitasi pengembangan wawasan keilmuan dan teknologi konstruksi

Pembinaan Pendidikan Keahlian Konstruksi

Departemen PU telah menyelenggarakan pendidikan keahlian bidang PU sejak tahun 1952 untuk mengisi tenaga ahli konstruksi pascakolinialisme. Sistem penyelenggaraan pendidikan keahlian berkembang sesuai dengan berkembangnya kapasitas lembaga pendidikan tinggi diIndonesia. Tahun 1952 Departemen PU dan Tenaga Listrik saat itu menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Tahun 1972 penyelenggaraan pendidikan dititipkan sepenuhnya kepada 3 perguruan tingg yaitu ITB, Undip dan ITS. Pada tahun 1998 sampai dengan sekarang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui pola kemitraan berbasis tailor made.

Sejak tahun 1998, Dep. PU membentuk unit kerja eselon II untuk menggkoordinasikan program pendidikan keahlian bidang PU, dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pemdidikan Nasional.Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui kerja sama kemitraan berbasis tailor made dengan lembaga pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia (saat ini telah bekerja sama dengan 22 perguruan tinggi nasional).
2. Entri peserta pendidikan berasal dari berbagai unit kerja terkait dengan bidang PU di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Proses seleksi dilakukan secara terpusat dengan materi: tes potensi akademik, tes kepribadian, Bahasa Inggris, dan tes substansi program studi, Hanya calon peserta didik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi saja yang dapat mengikuti program pendidikan.
3. Kurikulum program studi dirancang bersama-sama oleh perguruan tinggi penyelenggara program studi, Dep. PU dan pemangku kepentingan di bidang konstruksi.
a. Substnsi kurikulum ditekankan pada keilmuan aplikasi praktis
b. Pengajar adalah gabungan yang berasal dari lingkungan akademisi dan praktisi
c. Proses belajar mengajar dilakukan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa
d. Proses transformasi materi ajar dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berbasis penylesaian masalah (Problem Based Learning)

Setiap tahun Dep. PU mengalokasi bantuan beasiswa pendidikan untuk sekitar 450 orang mencakup program studi D3, D4 dan Magister. Periode 2004-2009, ,program kerja sama kemitraan telah menghasilkan lulusan 2263 orang terdiri dari D3 696 orang , D4 639 orang. dan Magister 928 orang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sejak tahun 2003 telah dilaksanakan pendidikan keahlian konstruksi dengan sistem modular yaitu mengintegrasikan pendidikan keahlian dengan pelatihan konstruksi. Sampai saat ini telah meluluskan 315 orang jenjang magister. Ke depan konsep modular akan ditekankan pada pelatihan konstruksi dalam rangka program fasilitasi pelatihan kompetensi berkelanjutan tetapi tetap terintegrasi dengan sistem pendidikan.

Pembinaan Teknik Konstruksi

Teknologi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan daya saing dan kualitas hidup suatu bangsa. Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) berupaya memecahkan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Dengan adanya permasalahan terkini di bidang pekerjaan umum, pembangunan iptek juga berupaya untuk menyediakan alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan dalam berbagai bidang.

Demikian pula dalam pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum yang pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Iptek di bidang konstruksi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam kesuksesan pembangunan infrastruktur tersebut.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ketatnya persaingan usaha konstruksi di era globalisasi, berbagai hal dan isu-isu strategis di bidang teknik konstruksi juga bermunculan. Hal ini perlu disikapi secara bijaksana oleh Pusbiktek yang memiliki peran dalam pembinaan teknik konstruksi di Indonesia. Beberapa kegiatan pembinaan teknik konstruksi yang telah dilaksanakan oleh Pusbiktek, antara lain adalah Seminar Nasional dan Pelatihan Teknik Konstruksi dengan tema “Teknik Pengembangan Sumberdaya Rawa”.

Sebagaimana kita ketahui bahwa luas daerah rawa di Indonesia mencapai +33,4 juta hektar, yang sebagian besar berada di Pulau Kalimantan. Dari luas tersebut, yang telah dimanfaatkan masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 11,6% atau seluas 3,9 juta hektar. Potensi wilayah rawa yang masih cukup besar tersebut harus terus digali dan dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan pembangunan infrastruktur PU di daerah rawa yang baik dan tepat guna agar dapat mendukung pembangunan sektor-sektor lain demi optimalisasi pemanfaatan wilayah rawa di Indonesia. Namun demikian, pada kenyataannya jumlah tenaga ahli bidang pengembangan sumberdaya rawa di Indonesia masih relatif minim.

Salah satu tenaga ahli dalam bidang sumberdaya rawa di Indonesia adalah Prof. Ir. Hardjoso (90 thn) dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang telah memiliki banyak pengalaman di bidang penelitian maupun pembangunan infrastruktur di daerah rawa Indonesia. Hasil-hasil penelitian maupun pengalamannya sangatlah sayang apabila dibiarkan hilang begitu saja. Oleh karena itu, Pusbiktek BPKSDM Departemen PU pada tanggal 4-9 Agustus 2008 telah berinisiatif melaksanakan seminar nasional sekaligus pelatihan teknik konstruksi dengan tema “Teknik Pengembangan Sumberdaya Rawa” di Banjarmasin.

Seminar tersebut sekaligus merupakan peresmian dan penandatanganan kerjasama antara Pusat Kajian Sistem Sumberdaya Daerah Rawa, Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Banjarmasin dengan Pusat Studi Sumberdaya Lahan, UGM Yogyakarta.

Adapun pelatihan yang melibatkan narasumber dari Departemen PU, Departemen Pertanian, UGM Yogyakarta, UNLAM Banjarmasin, serta Politeknik Negeri Pontianak, diikuti oleh peserta yang berasal dari lingkungan Departemen PU, perguruan tinggi maupun dinas/instansi terkait. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga ahli di bidang pengembangan sumberdaya rawa, sehingga pembangunan infrastruktur PU di daerah rawa dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan pembinaan teknik konstruksi lainnya yang tidak kalah menarik adalah Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang user friendly dengan tema “Perancangan Jalan di Atas Tanah Lunak”. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya penyebaran informasi maupun pemanfaatan NSPK dalam pembangunan infrastruktur PU baik di daerah maupun di Pusat. Padahal NSPK merupakan suatu rujukan yang sangat urgen karena merupakan alat pengendali mutu bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur PU.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam pemasyarakatan NSPK nampaknya masih banyak mengalami kendala, terutama masalah dalam hal optimalisasi NSPK yang telah disusun dan dikembangkan oleh Pusat-Pusat Penelitian di Balitbang, Departemen PU, sehingga Bidang Teknik Konstruksi – Pusbiktek berinisiatif menyelenggarakan fasilitasi pengemasan NSPK yang user friendly dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, yaitu dengan membuat jejaring NSPK atau pohon NSPK yang dikemas sesuai tema. Pengambilan tema yaitu Perancangan Jalan di atas Tanah Lunak adalah sangat tepat, mengingat luas daerah tanah lunak atau rawa di Indonesia adalah sebesar 21% dari luas negara. Serta pengintegrasian berbagai NSPK kedalam bentuk jejaring sesuai tema ini adalah sangat tepat mengingat berbagai NSPK yang ada pada saat ini seringkali hanya dilihat secara parsial/ sektoral saja. Padahal dalam pembangunan infrastruktur PU memerlukan berbagai instrumen dan pola pikir yang komprehensif.

Dalam hal publikasi, selain menerbitkan jurnal dan buletin, Bidang Teknik Konstruksi Pusbiktek juga menyusun Buku Konstruksi Indonesia setiap tahunnya. Buku ini diterbitkan sebagai bagian dari agenda tahunan Konstruksi Indonesia yang diselenggarakan oleh Departemen PU. Berbagai tema yang diangkat dalam buku ini dimaksudkan untuk mendokumentasikan beragam ide/gagasan, pengembangan teknologi dan inovasi produk konstruksi karya anak bangsa, baik pada masa kini maupun produk dari kearifan budaya bangsa di masa silam.

Tulisan dalam buku tersebut merupakan hasil kompilasi dari para akademisi, peneliti dan praktisi yang mendalami dan meneliti serta mengembangkan produk dan teknologi konstruksi, yang disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Demikian, beberapa kegiatan Pusbiktek dalam pembinaan teknik konstruksi guna mendukung pembangunan konstruksi dan infrastruktur PU.

Jakarta, 18 Juni 2009

Kepala Pusat Pembinaan Keahlian dan Teknik Konstruksi

Ir. Lukman Arifin, M.Si.