Sehubungan dengan penugasan kepada kami untuk mengikuti sebagian acara National Summit 2009, khususny acara diskusi di komisi-I Pembangunan Infrastruktur pada tanggal 29 Oktober 2009, dengan hormat kami laporkan catatan-catatan penting dari diskusi tersebut, sebagai berikut :

Diskusi Komisi-I Pembangunan Infrastruktur (Rizt Carlton, 29 Okt 2009)
Tujuan : Menjaring masukan-masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) infrasntruktur sebagai upaya pengkayaanserta pemecahan masalah-masalah yang selama ini menghambat kelancaran pembangunan infrastruktur (debottlenecking), baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Pemadu : a. Fasilitator : Luky Eko Wuryanto (BKPM)
b. Pemicu Frans Sunito (PT Jasa MArga) dan lukman
Purnomosidi (KADIN)
Peserta : – Pemerintah Pusat (sejumlah Menteri, pejabat E-1 dan 2
K/L)
– Pemerintah Daerah (sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota,
Pejabat daerah)
– Direksi BUMN / Swasta
– Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional
– NGO/LSM
Substansi Diskusi :
1. Pengadaan Tanah :
a. Landasan hukum yang lebih kuat dengan merevisi UU No. 20/1961
tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda
yang ada di atasnya.
b. Agar proses pengadaan tanah dapat lebih dipercepat, maka
diperlukan Perppu yang materinya mencakup hal-hal sbb:
– dalam hal tanah untuk kepentingan umum, hak kepemilikan
– besaran kompensasi untuk tanah, bangunan, tanaman
ditetapkan oleh happraiser independent.
– sosialisasi dan kesepakatan publik tentang rencana
pembangunan insfrastruktur.
– harga tanah diumumkan ke publik.
– pemilik tanag berhak menyanggah besaran kompensasi dengan
appraisal pembanding dari pemilik tanah.
– selama proses pengadilan, pembangunan tetap dilaksanakan.
– BPN adalah penanggung jawab pelaksanaan pengadaan tanah.
– Pelaksanaan Pengadaan Tanah dimungkinkan menggunakan jasa
pihak ke 3.
c. Pengelolaan dana BLU Tanah dan Land Copping diusulkan berada
di satu tangan (DJBM) agar birokrasi lebih sederhana dan
kontrolny jelas.
d. Utilitas termasuk di dalam biaya pembebasan tanah.
e. Bunga dan dana talangan dibayar investor ketika tanah sudah
100 % selesai, minimum untuk satu bagian jalan tol yang telah
memiliki kelayakan finansial.
f. UU 5/1960 tentang Agraria perlu ditinjau/direvisi.
g. Land/Bangking perlu dipersiapkan sebagai alternatif kompensasi
(resettlement).
2. Skema Public Private Partnership (PPP)
a. Perubahan regulasi (a. I Perores 67/2005) untuk menciptakan
Iklim investasi infrastruktur yang lebih kondusif.
b. PPP Diatur dengan memahami karateristik spesifik proyek
insfrastruktur ybs :
– Layak secara finansial.
– Layak secara ekonomi tetapi secara financial tidak layak.
– Tidak layak secara financial maupun ekonomi.
c. Pemerintah perlu memberikan dukungan untuk meningkatkan
kelayakan investasi melalui berbagai kebijakan :
– Pengadaan tanah didanai oleh pemerintah/APBN/APBD.
– Biaya pengadaan tanah bukan bagian dari investasi.
– Sistem tender disederhanakan dan dimungkinkan penunjukan
langsung.
– Ide proyek dari investasi (unsolicited) di mungkinkan.
– Dibuat ketentuan peralihan yang berisi bagi badan usaha yang
telah menandatangani Perjanjian Kerjasama sebelum berlaku
Perpres 67/2005 dan mengalami penurunan kelayakan
investasi maka diberlakukan Perpres ini.
– Bentuk dukungan pemerintah bergradasi dari nol hingga
pemerintah yang membangun terlebih dahulu baru di kerjasama
dengan swasta.
d. Perlu BPJT yang lebih INDEPENDENT dan One Stop Service.
e. Dukungan Pemerintah daerah untuk PPP sector air minum.
f. Pembangkitan listrik diserahakan ke swasta dan daerah, harga
jual listrik yang diatur oleh Menteri ESDM. Jaringan transmisi
menjadi tanggung jawab pemerintah/PLN.
3. Alternatif Pembiayaan Insfrastruktur
a. Perlu adanya alternatif pembiayaan insfrastruktur dalam jumlah
besar, jangka panjang sesuai dengan karateristik insfrastruktur.
b. Dibentuknya Lembaga Pendanaan Insfrastruktur yang
menyediakan dana talangan dalam pembiayaan ekuitas dengan
suku bunga BI rate.
c. Pemerintah dapat memberikan fasilitas 2 step loan kepada
investor
d. Pembentukan ICT (Information Telecomunication Tech) Fund.
e. Pembentukan lembaga pembiayaan kerjasama antar daerah.
f. Pemanfaatan PNBP dari sektor telekomunikasi bagi
pembangunan insfrastruktur di daerah tertinggal dan juga
untuk pembangunan backbone telekomunikasi.
4. Revitalisasi Peran Pemerintah dalam Percepatan Pembangunan
Insfrastruktur
a. Pembentukan Badan Regulator yang mengatur investasi
insfrastruktur di setiap sector (semacam BPJT untuk jalan tol).
b. Mekanisme kenaikan tarif harus berdasarkan inflasi.
c. Ketersediaan jaringan transmisi disinergikan dengan rencana
pembangunan pembangkit.
d. Perlu dipersiapkan pengaturan mengenai negosiasi pada IPP
kelistrikan.
e. Kebijakan tentang pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan
domestik.
5. Kebijakan/peraturan yang tidak sinkron
a. Peninjauan ulang UU 36/1999 ttg Telekomunikasi dan
UU 32/2002 ttg Penyiaran.
b. Revisi PP 28/2000 tentang Jasa Konstruksi.
c. Revisi Keppres 80/2003.
d. Revisi UU 33/2004, PP 54/2008.
e. Peraturan (PP) Pelaksanaan UU 30/2009 ttg kelistrikan harus
segera diselesaikan.
f. Sinkronikasi kebijakan antar instansi di lingkungan ASDM dan
pemerintah pusat/daerah untuk mensinergikan insfrastruktur
transmisi pipa gas antara hulu dan hilir.
6. Pembangunan insfrastruktur yang belum merata ke berbagai
daerah.
a. Perlu dibuat inventarisasi permasalahan terkait insfrastruktur
per regional.
b. Pembangunan di DAS Bengawan Solo (waduk) perlu
ditingkatkan.
c. Pembangunan transportasi laut dll perlu dipertimbangankan,
disamping pembangunan jalan tol.
d. Pembangunan Trans Kalimantan di atur dalam Peraturan
Pemerintah.
e. Pembangunan wilayah perbatasan di Kaltim dan Kalbar diatur
dalam Perppres.
7. Penggunaan lahan yang berada di hutan lindung untuk
insfrastruktur/perkebunan.
a. Review/sinkronisasi kebijakan/UU yang ada terkait Tata
Ruang dan Kehutanan.
b. sinkronisasi pengembangan insfrastruktur dan penataan
kawasan. Beberapa kasus terjadi di :
– Rencana pembnagunan ‘free way’ di Kaltim yang
melewati hutan lindung.
– Hutan produksi yang tidak produktif lagi agar dapat di
konversikan untuk kepentingan umum.
– RUU untuk Pembebasan Lahan untuk insfrastruktur.
– Trans Sulawesi yang juga sebagian melewati kawasan
hutan lindung.
– Pemanfaatan lahan huatn untuk perkebunan, misalnya
untuk kelapa sawit, coklat.