Notulensi Rapat


Hari/Tanggal : Senin, 08 Juni 2009
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang P2PU Balai PKTK SDA
Perihal : Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan SKKNI

Hadir dalam Rapat :
1. Ir. Seti Wasito, Sp.1
2. Hendro Widodo, ST, MT
3. Herry Kurniawan, ST
4. Konsultan MBT

LATAR BELAKANG
Rapat dilaksanakan untuk membahas tindak lanjut pekerjaan Fasilitasi SKKNI Keahlian Konstruksi setelah Laporan Pendahuluan.

AGENDA
1. Membahas Laporan Pendahuluan (ada koreksi-koreksi redaksi dan substansi serta koreksi schedule pelaksanaan pekerjaan)
2. Membahas Narasumber dari Asosiasi untuk kegiatan Pra Konvensi, Konvensi dan Draft I, masing-masing usulan untuk jabatan kerja dan bidangnya yang belum ada dan perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:
 Ahli Pengawasan Pelaksanaan Penanganan Pantai ( Ir. Samsudin – PUSAIR )
 Ahli Pemeriksa Jembatan ( Ir. Lany – BM )
Untuk konvensi
 Ahli Perencanaan Tenaga Air untuk Pembangkit Listrik
 Ahli Pemeliharaan Jembatan
Untuk Draft I
 Ahli Jaminan Kualitas Jalan
 Usulan dari HATHI Ahli Drainase telah di Para konvensikan oleh Dirjen Cipta Karya, sehingga ada usulan untuk Ahli Muda Drainase Lahan (masih menunggu konfirmasi dari HATHI)
 Ahli Muda Perencana Jalan Kereta Api (usulan AFKA) (4 Narasumber yang diusulkan tetapi sesuai dengan MM hanya 2 Narasumber)
 Ahli muda Perncana Konstruksi Beton Pracetak Bangunan Gedung ( usulan dari IAPPI )
3. Membahas Schedule, sebagai tindak lanjut setelah Laporan Pendahuluan Selesai, jadwal mendesak yang harus segera dilakukan adalah :
Antara tanggal 15 – 20 Juni Pertemuan dengan Narasumber (tempat disesuaikan apabila banyak yang dari Jakarta maka tempat penyelenggaraan di Jakarta)

KESIMPULAN
1. Konsultan agar segara memastikan narasumber – narasumber yang akan terlibat di Pra Konvensi dan Konvensi, sehingga Konsultan harus pro aktif untuk melakukan pendekatan dan kepastian kesediaannya.
2. Tempat penyelenggaraan untuk rapat dengan narasumber sebagai persiapan prakonvensi dan konvensi ditentukan oleh Konsultan diantara tgl 15-20 Juni 2009, apabila banyak yang berasal dari Jakarta maka tempat penyelanggaraan di Jakarta, dengan mengundang PUSBIKTEK
3. Untuk Kegiatan penyusunan Draft I Konsultan harus lebih pro aktif untuk menulis materi-materinya,

Bandung, Juni 2009

Yang Membuat Laporan,

Hendro Widodo, ST, MT

Hery Kurniawan, ST

Advertisements

PEMBUKAAN
• Pengisian Lakip 2009
• Penyusunan program Pusbiktek 2010
• Substansi Lakip tahun 2008 tampaknya terlalu detail
• Bagaimana penyusunan Lakip yang praktis dalam pelaksanaannya tetapi tetap mengacu pada aturan.
• Penyusunan program sesuai dengan kaidah yang ada, dengan prioritas:
o On going program: pendidikan
o Antisipasi tupoksi ke depan: teknik konstruksi dan pelatihan

ARAHAN PROGRAM DARI BPKSDM:
• Kegiatan yang diamanatkan UU
• Idealnya program sesuai dengan visi dan misi presiden terpilih, renstra Departemen dan renstra Eseleon I
• Program BPKSDM: Rp. 210,947821 m
o Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik: Rp. 55 m
o Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur: Rp. 51,237 m
o Program Kualitas Pelayanan Publik: Rp. 62,332 m
o Program Pendidikan Tinggi: Rp. 42,377 m
• Eselon I mengelola 1 program
• Eselon II mengelola satu atau lebih kegiatan yang spesifik (berbeda dengan eselon II lainnya)
• Pusbiktek: mengelola kegiatan teknik dan standar konstruksi
• Program yang saat ini disusun diharapkan kompatibel dengan restrukturisasi program 2011
• Keterlambatan penysusunan SAPSK
o Ketidaksiapan dokumen pendukung
o Keterlambatan persetujuan dari komisi terkait
o Tidak patuh terhadap standar biaya umum (SBU) dan khusus (SBH)
o Apabila belum lengkap, SAPSK tetap diterbitkan dengan pendanaan diblokir
• Acuan Perumusan Program2010:
o Acuan Perumusan Sasaran Strategis
o Acuan Perumusan Program
o Acuan Perumusan Outcome Program
o Acuan Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program
o Acuan Perumusan Kegiatan
o Acuan Perumusan Output Kegiatan
o Acuan Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan
• Langkah Awal Penerapan KPJM 2010-2012
o Kebijakan 2010 direview
o Atas hasil review dihitung kebutuhan anggaran
o Penetapan baseline
o Kebutuhan selanjutnya disesuaikan dengan baseline

Diskusi:
• Perencanaan 2010 perlu mempertimbangkan 2011-2012
• Penyusunan program berdasarkan anggaran yang tersedia atau target yang akan dicapai
• Sasaran program (kuantitas) 2010-2014: pendidikan dan pelatihan
• BPKSDM sudah diminta untuk memilih satu program dari kempat program yang tersedia. Hal ini tidak mungkin, tetapi kebutuhannya adalah program baru yaitu Pembinaan Konstruksi
• Pusbiktek perlu merumuskan program 5 tahun ke depan untuk teknik konstruksi yang akan menjadi core business Pusbiktek.
• Dirumuskan program 5 tahun ke depan untuk perkembangan konstruksi secara keseluruhan
• Dapat dikembangkan kontrak individual untuk mengisi kekosongan SDM sesuai dengan Keppres 80/ 2003
• Bag TU sebagai koordinator program di Pusbiktek
• Pusbiktek sebaiknya mengembangkan programpelayanan publik
• Pagu diharapkan meningkat agar tidak terkurangi inflasi
• Anggaran berbasis kinerja bukan berbasis pagu
• Perlu dirumuskan program yang wajib diadakan
• Pengembangan program seutuhnya untuk melaksanakan tupoksi dan disusun berdasarkan prioritas
• Cakupan program pembinaan konstruksi yang dapat dilakukan Pusbiktek?
• Tugas BPKSDM sebagian besar di luar, karena konstruksi berlaku di seluruh departemen
• Penyelenggaraan Protak harus hati-hati khususnya dalam pemberian honor kepada pengajar. Perlu keseragaman agar tidak ada masalah dalam audit.
• Anggran untuk teknik konstruksi dikembangkan mengacu pada program Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dan Program Kualitas Pelayanan Publik.
• Perlu dipetakan dimana posisi BPKSDM, Balitbang dan Direktorat Jenderal.
• Untuk pelatihan keahlian pengajar sebagai nara sumber
• Instruktur PNS telah ditetapkan Rp. 50 ribu perjam, untuk nonpns sesuai dengan harga pasar.
• Penyesuaian nama satker Banjarmasin dan Palembang agar tidak membingungkan pemangku kepentingan.

LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTNASI PEMERINTAH)
• PP 8/2006: Laporan Keuangan dan Laporan Kinreja untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/ APBD
• Entitas Pelaporan setingkat kementrian, Entitas Akuntansi untuk setingkat Satker
• Terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akunbtansi pemerintah
• Format LAKIP: Ihtisar Eksekutif, Pendahuluan, Rencana Kerja, Akuntabilitas Kinerja, Penutup, dan Lampiran
• Sasaran khusus Pusbiktek: pendidikan: Magister, D4 dan D3, kinerja alumni setelah dua tahun lulus, tenaga ahli teknik, prekripsi teknologi lebih banyak dicapai Pusat Penyelenggaraan Konstruksi.
• Tahap Penyusunan Kinerja:
o Rencana Strategis (Program), Rencana Kerja Tahunan (Sasaran dan Kegiatan), Penetapan Kinerja (Kontrak Kerja) (output dan outcome), Pencapaian Sasaran, dan Pencapaian Kinerja
• Diskusi
o Kinerja seharusnya tidak ada overlapping
o Pusbiktek sudah menyusun LAKIP tetapi perlu disesuaikan
o Satker perlu mengisi form PSS dan PKK
o Akuntabilitas selalu dikaitkan dengan penggunaan anggaran, padahal tidak setiap unit kerja terkait dengan anggaran khusus
o Kegiatan penunjang sebaiknya dikelompokkan dalam LAKIP
o Pelaku pembangunan: orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko.
o LAKIP bukan audit keuangan tapi audit kinerja.
o Pengelompok paket kegiatan menjadi suatu kegiatan tertentu.
o Satker adalah pelaksana pembiayaan untuk mendukung tugas struktural (UU Keuangan), sehingga seharusnya Satker dan eselon III berlebihan jika harus membuat LAKIP.
o Inspektorat menyesuaikan metode pemeriksaan LAKIP dengan rancangan LAKIP oleh Pustra.

PENYUSUNAN LAKIP (ITJEN DEP. PU)
• Lakip hanya sampai ke Eselon II
• Eselon III memberikan masukan
• Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran diturunkan dari BPKSDM
• Kegiatan ada di Satker
• RS, RKT dan PK disusun
• RS berisi: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program
• Sasaran sudah memiliki indikator kinerja (terukur)
• Kebijakan adalah stratejik untuk mencapai sasaram, tujuan,misi dan visi
• Maping penyusunan LAKIP dalam bentuk matriks: Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan
• Tujuan dan sasaran bisa direvisi
• Sasaran berlaku untuk 5 tahuan
• Kegiatan berisi target tahunan untuk mencapai sasaran 5 tahunan.
• Renstra bisa direview
• Siklus SAKIP: Perencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja (pengukuran)
• Penyusun Anggaran, Penysusun LAKIP dan Evaluasi LAKIP harus selalu berkoordinasi
• Untuk keperluan evaluasi diperlukan data LAKIP 2005-2008
• Satker hanya melaporkan indikator program dan kegiatan saja
• Eselon II merekap menjadi program, kebijakan, sasaran, dan tujuan
• Eselon I merekap menjadi program, kebijakan, sasaran, dan tujuan untuk seluruh eselon II
• Ada pembobotan untuk setiap komponen (5 komponen) LAKIP yang dievaluasi
• Dimana kedudukan tusi dalam LAKIP?
• Apa batasan dalam memperkaya fungsi?
• Perlu petugas khusus untuk LAKIP sebagaimana unit kerja SABMN
• Auditor memiliki pendapat lain tentang LAKIP, misalnya seluruh anggaran DIPA harus tertuang dalam LAKIP, tetapi dapat kelompokan. Khususnya yang sulit diukur output dan outcomenya.
• Dapat dibentuk pelaksana kegiatan dengan SK Eseleon I atau II yang dapat didukung dengan honor kegiatan
• Visi dan misi dirumuskan dari tusi
• Renstra sebaiknya tidak mencakup kegiatan

PENYUSUNAN PROGRAM 2010
YOGYAKARTA, 20 MEI 2009

ARAHAN PROGRAM 2010
• Mekanisme penyusunan program dan revisi DIPA
o Penyusunan program diusulkan melalui Pusbiktek (cq. Bagian TU)
o Revisi diproses melalui Pusbiktek sebagai pelaksana program
• Program 2010
o Tahun transisi penggantian pemerintahan dengan berbagai kemungkinan
o Dua program utama: pendidikan dan pelatihan
o Fokus pada teknik konstruksi
o Penyusunan dan review modul-modul teknik konstruksi
o Pengembangan inovasi baru
o Pendidikan dengan target minimum
o Penunjang yang wajib dilaksanakan:
 Penyusunan program
 Penyusunan LAKIP, SABMN
 Pemeliharaan dan operasi Prasarana dan Sarana
 Membuat percontohan penerapan teknologi konstruksi

PRIORITAS PROGRAM:
• Ongoing activity: beasiswa pendidikan yang sedang aktif
• Pelaksanaan Tupoksi:
o Pendidikan: minimum kelas
o Komptensi: Modul Protak
o Teknik Konstruksi: Sosialisasi Aplikasi Teknologi
o Umum: Operasional dan pemeliharaan kantor, dan pelaporan
• Transisi Antisipasi Renstra Dep. PU 2010-2014
o Teknik Konstruksi:
 Bantuan Teknis Keahlian Konstruksi
 Penyusunan Standar Teknik Konstruksi
 Penyusunan Standar Produk Industri Konstruksi
 Penyusunan Pedoman Teknis Konstruksi
• Value Engineering
• Manajemen Konstruksi
• Green Construction, dll.
 Penyusunan Modul Teknis Konstruksi
 Kompilasi Teknologi Konstruksi Hasil Karya Anak Bangsa
 Penyelenggaraan Sistem Informasi Teknik Konstruksi
 Penyebaran Informasi dan Produk Teknik Konstruksi
 (Pencegahan?) Kegagalan Konstruksi dan Bangunan
 Fasilitasi Pengembangan dan Penerapan Teknik Konstruksi
• Penerapan Metode Pencegahan Kelongsoran Tanah dengan Rumput Vertiver di Lingkungan Pusbiktek
• Penerapan Konsep Bio Retention di Lingkungan Pusbiktek
 (Pembinaan) Peningkatan Kualitas Produk Konstruksi
• Diskusi
o Perumusan organisasi ke depan, perlu dibentuk tim di lingkungan Pusbiktek.
o Inti: pendidikan, pelatihan atau yang lain
o Fungsi BPKSDM sebagian besar ke luar
o Surat penegasan tugas teknik konstruksi di Balai
o Konsep pendekatan penyelenggaraan pendidikan
o Jumlah peserta sebaiknya tidak 15 orang, tetapi 20 orang. Jumlah 15 orang untuk menarik peserta swadana.
o Revisi DIPA yang overlapping dan kelebihan, khususnya untuk biaya pendidikan
o Dulu, biaya untuk angkatan baru ada di Pusbiktek untuk fleksibility. Untuk ke depan bisa dilakukan di balai karena bisa direvisi untuk kegiatan lain. Pimpinan menetapkan pembiayaan pendidikan baru di Pusbiktek.
o Perlu evaluasi pelaksanaan pelatihan tenaga ahli
o Pengemasan pelatihan berbasis modular
o Balai besar sebaiknya melaksanakan D3, D4 dan Magister
o Balai harus mulai memperhatikan tugas dan fungsi teknik konstruksi
o Balai bisa melaksanakan evaluasi modul diklat (3 tahunan)
o Jika ke daerah, siapa yang harus dihubungi yang berwenang dalam pembinaan konstruksi. Sebaiknya BPKSDM dapat memberikan dana pembinaan konstruksi di daerah.

Arahan BPKSDM
• Permen/ Perpres Pembinaan Teknik Konstruksi (NSPK)
• Propinsi percontohan pelaksanaan pembinaan teknik konstruksi
• Indeks Konstruksi Indonesia
• Indeks Kinerja Pembinaan Konstruksi

Proses Penyusunan Program
• Pembahasan program balai volunteer
• Usulan Program Balai (pendidikan, kompetensi, teknik konstruksi dan penunjang)
o Perhatikan prioritas program 2010 dan program transisi
• Pengelompokan program sesuai arahan BPKSDM
o Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik: Rp. 55 m
o Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur: Rp. 51,237 m
o Program Kualitas Pelayanan Publik: Rp. 62,332 m
o Program Pendidikan Tinggi: Rp. 42,377 m
• Penyusunan Prioritas Program Balai
• Catatan integrasi program
• Penyesuaian usulan program dengan kebijakan BPKSDM

• Kesepakatan:
o Biaya BK
o Biaya on going
o Biaya on going yang tidak ada Balai
• Diskusi
o Keseimbangan program di lingkungan Pusat
o Surabaya sebagai volunteer
o Output teknik konstruksi
o Kelebihan usulan pendidikan di balai menjadi kegiatan teknik konstruksi
o Breakdown pembiayaan pendidikan disiapkan oleh Pusbiktek
o Pembiayaan pendidikan harus masuk ke rekening peserta didik.
o Jenis kegiatan teknik konstruksi
o Pembahasan biaya pendidikan dibahas dengan Balai agar sesuai antara biaya masuk dengan biaya on going

Usulan Program Balai
• Harga satuan pelatihan protak sangat bervariasi (Rp. 160-280 j)
• Usulan Protak Bjm 10 angkatan, Plb 6 angkatan, Surabaya 4 angkatan, Jayapura 4 angkatan, Bandung JJ 3 angkatan, Bandung PSDA 4 angkatan, Semarang 5 angkatan.
• Tekons lebih mengarah pada pelatihan
• Penyiapan modul pelatihan mulai diusulkan (on top) khususnya oleh Balai Sektor
• Pembagian wilayah pelatihan
• Provinsi yang belum mendapatkan program diprioritaskan
• Perlu pemetaan kebutuhan modul. Masing-masing pembina sektor menyusun pemetaan kebutuhan modul untuk sektornya.
• Dasar hukum penggunaan dana APBN untuk pegawai daerah: UU No 32/2004 dan PP…., UUJK
• Modul untuk pelatihan harus dikeluarkan oleh Menteri